Manadotempo, Manado-APBD Perubahan 2020 Manado tidak dibahas DPRD Kota Manado tapi masih juga berbuntut panjang.
Bukan Pemkot Manado yang jadi bulan bulanan salah satu anggota DPRD Manado PDIP, tapi kali ini Revani Parasan pun dijadikan target serangan.
Adalah Jeane Laluyan anggota DPRD Manado itu. Dia menyebut Revani Parasan gagal paham karena tidak masuk dalam banggar tapi mengkritisi lembaga Dewan terkait dana Lansia.
“Senior saya pak Revani Parasan Gagal Paham terkait APBD kota Manado, karena beliau tidak masuk badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Manado. Jadi beliau tidak memahami mekanisme aturan dan alur postur APBD,” begitu kata Jeine Laluyan dikutip disalah satu media online, Minggu (08/11/2020).
Tidak sampai situ, Laluyan pun menyentil soal Tunjangan Harian Lepas (THL), rohaniawan, gaji kepala lingkungan, dana Lansia sudah di-APBDkan selama 1 tahun anggaran oleh DPRD kota Manado.
Giliran Revani Parasan pun angkat bicara. Politisi 3 periode di DPRD kota Manado ini tidak tanggung-tanggung membuka “borok”Jeane Laluyan yang baru setahun lebih duduk dikursi empuk Dewan Kota Manado.
Ternyata, Jeane Laluyan salah satu aktor kenapa Tenaga Harian Lepas (THL) di DPRD Manado membengkak hingga nyaris 400 orang. Padahal sebenarnya hanya ditergetkan 180 THL. Parahnya, ketika APBD Perubahan 2020 tidak dibahas DPRD Kota Manado justru pemkot manado yang dituding bersalah karena tidak membayar THL tersebut.
Lebih jelasnya, begini penjelasan Revani Parasan menjawab tudingan Laluyan sebagaimana dikutip dalam komentar mensos facebook Minggu (08/11/2020):
Anggota dprd kota manado yg baru 1 thn jein Jeane Laluyan harus banyak belajar, jauh sebelumnya selama 10 thn saya menjadi badan anggaran (banggar) dprd kota manado, yg sangat mengerti dan memahami aturan dan alur apbd.
Betul anggaran sudah di tata selama 1 thn, tetapi dalam perjalanan apbd sering mengalami yg namanya pergeseran anggaran karena kondisi yg ada, contoh thn ini dengan adanya covid 19 dan itu biasa, sehingga ada yg namanya apbdperubahan, dan di dalam apbdperubahan ini utk mensinkronkan anggaran yg ada, contoh lagi thl, sekertariat dprd sdh menargetkan 180 orng thl, tetapi karena serakahnya anggota dprd termasuk jein Jeane Laluyan yg merekom/ memasukan thl lebih sehingga thl menjadi hampir 400 dengan bahasa anggaranya nnt di tambahkan di apbdp, jadi ketika apbdp tidak di bahas mo ambe di mana ini selisih gaji thl ? Jadi kalian yg lakukan, kalian mempersalahkan pemkot, demikian juga dengan anggaran2 yg lain.
Kemudian anggaran (PEN) pemulihan ekonomi nasional yg tidak di bahas, ini melanggar sumpah dan janji anggota dpr ketika di lantik, karena dpr mempunyai tugas badgeting, kalau tidak di setujui anggaran pen ini yg tujuannya untuk pemulihan ekonomi kota manado, bahas dan tidak di setujui, bukan tdk bahas krn masih banyak anggota banggar termasuk fraksi nasdem yg setuju utk di bahas, ttp apa boleh buat, kami minoritas di dprd tdk bisa berbuat apa2 meskipun ini untuk kepentingan rakyat utk pemulihan ekonomi kota manado. Jadi jein laluyan kita sportif saja sebagai wakil masyarakat, tidak di bahasnya apbdp utk kepentingan pilkada. Dan jangan terlalu merasa besar tu diri serta so jadi anggota dewan, perlu tau anggota dpr itu babu/pembantu masyarakat. (redaksi)
