Tudingan Sualang Soal APBD Perubahan 2020 Sudah Dijawab Sekkot Manado

oleh

Manadotempo, Manado-Syarifudin Saafa calon Wakil Walikota Manado urut 2 menanyakan soal sinergi eksekutif dan legislatif ke Richard Sualang (RS) paslon nomor urut 1.

Pasalnya menurut Saafa, APBD Perubahan 2020 Manado yang tidak dilanjutkan oleh DPRD Manado (yang didominasi PDI Perjuangan) membuat hak pekerja kebersihan, rohaniawan, lansia hingga buruh sampah, dana duka dan lainya tidak dapat direalisasikan.

Menariknya RS justru menuding, jika APBD Perubahan 2020 kota Manado dilanjutkan atau dibahas akan berdampak pada masalah hukum.

Tidak sampai situ, RS yang adalah mantan anggota DPRD kota Manado itu, menegaskan kesalahan justru ada pada Pemkot Manado karena terlambat memasukan dokumen APBD Perubahan tersebut.

“Kasus APBD Perubahan ini adalah murni kesalahan eksekutif karena terlambat memasukan dokumen APBD. Dan jika dibahas (APBD Perubahan) akan bermasalah hukum dan dilanda kasus besar,” kata Sualang.
Namun penjelasan Sualang ternyata sudah jawab ketika APBD Perubahan 2020 masih tersendat-sendat di DPRD Manado.

Adalah Sekkot Manado Micler CS Lakat yang adalah Ketua TAPD telah menjelaskan, jika alasan terlambatnya pemasukkan draft APBD-P itu justru bukan dari TAPD, tetapi asistensi dari Pemerintaj Provinsi Sulut dan hal itu pun berlaku untuk semua Kabupaten/Kota di Sulut akibat pandemi Covid-19, tidak hanya Pemkot Manado.

Diakuinya, benar menurut PP Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyusunan APBD-P tahun 2020 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2019 serta PP Nomor 12 tahun 2017, bahwa draft dan dokumen APBD Perubahan sudah harus masuk ke DPRD selambat-lambatnya Agustus tahun berjalan.

“Tapi kenapa nanti masuk bulan September? Karena seluruh kabupaten/kota harus melakukan asistensi di provinsi, dan provinsi menunggu asistensi dari Kemendagri,” ujar Sekda.

Dan di Sulut sendiri, dokumen atau draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 15 kabupaten/kota nanti dikembalikan oleh Pemprov Sulut di atas tanggal 13 September. Itu berarti semuanya terlambat, bukan hanya Manado.

“Nah, kabupaten/kota lain terima asistensi lebih cepat sehingga mereka langsung masukkan ke DPRD-nya dan langsung dibahas. Sedangkan Manado punya dokumen RKPD nanti terima dari provinsi setelah diasistensi hari Jumat 18 September, dan dimasukkan ke DPRD hari Senin 21 September (karena tidak mungkin dimasukkan Sabtu dan Minggu),” ungkap Sekda Micler.

Meskipun Sekda Micler sudah berkali-kali menjelaskan soal kronologi keterlambatan, tetap saja Ketua DPRD menganggapnya kadaluarsa, sehingga pembahasan APBD-P Manado tahun 2020 tetap dihentikan.

Dan ini menjadi duka rakyat Manado, karena banyak kebutuhan publik yang dianggarkan di APBD-P tersebut yang kemungkinan tidak akan terealisasi. Antara lain dana bantuan lanjut usia (lansia), dana bantuan rohaniwan, honor petugas kebersihan, honor tenaga harian lepas (THL), honor tenaga kesehatan Covid-19, dan lain sebagainya termasuk infrastruktur.

Kendati demikian, hanya dua Fraksi DPRD yang ngotot dari awal agar pembahasan hajat hidup orang banyak ini tetap dilanjutkan, yakni Fraksi Nasdem dan Fraksi Golkar.

Selebihnya menolak dengan berbagai alasan, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN.
“Ini aneh, penolakan yang tidak mendasar. Dan ini menjadi duka rakyat Manado. Kalau ada yang dianggap keliru, kan dewan punya hak budgeting dan hak pengawasan. Tapi kami Fraksi Nasdem menduga penolakan dari empat fraksi ini karena tahun politik Pilwako Manado,” ujar politisi Perindo yang juga Anggota Fraksi Nasdem Revani Parasan didampingi koleganya Robert Tambuwun ditemui di Ruang Komisi 1.

“Ada banyak kebutuhan rakyat di APBD-P, tapi rupanya mereka empat fraksi itu tidak peka. Masyarakat bisa menilai mana partai yang pro-rakyat, mana yang tidak. Dan kami ikuti rakyat, karena suara Golkar suara rakyat,” tegas Ketua Fraksi Golkar Sonny Lela, didampingi Ridwan Marlian dan Meikel Maringka.
“Kalau saya menilainya bukan ditolak, tapi hanya deadlock saja. Kalau masih bisa dibicarakan, saya kira ada jalan keluarnya,” kata Ketua Fraksi PAN, Bobi Daud. (redaksi)

No More Posts Available.

No more pages to load.