Sidang Perdana PAHAM di MK 28 Januari 2021

oleh
Sinergi Paslon PAHAM yang terus berkomunikasi untuk kesejahteraan masyarakat kota Manado.

Manadotempo, Jakarta-Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Mahkamah Konstitusi (MK) telah tertulis dimana, permohonan Julyeta Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan (PAHAM) sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 nomor Urut 4.

Artinya, permohonan PAHAM masuk ketahap selanjutnya. Faktanya, di laman resmi MK, Senin (18/01/2021) permohonan paslon berjargon PAHAM itu teregistrasi dalam Perkara No. 114/PHP.KOT-XIX/2021.

Kabar terbaru pun, MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan PAHAM pada tanggal 28 Januari 2021.

“Sidang perdana PAHAM tanggal 28 Januari 2021,” beber salah satu tim kuasa Hukum PAHAM kepada manadotempo.com sembari menyebutkan dirinya dari Jakarta akan kembali ke Manado.

Perlu diketahui, dalam e-BPRK tersebut, tercantum nama pemohon dan kuasa hukum, dan waktu registrasi.

“Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu pukul 10:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020,” demikian dari Akta Registrasi Perkara Konstitusi, Senin (18/01/2021) siang.

Selanjutnya, e-BRPK tersebut akan dilengkapi dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dan Bawaslu.

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima MK pada pukul 22.26 WIB itu, diketahui bahwa PAHAM memberikan kuasa kepada tujuh orang Advokat dan Konsultan Hukum terkait gugatan ini.

Tujuh orang tersebut adalah Percy Lontoh SH, Stenly TM Lontoh SH, Felix Paul Manusu SH, Imanuel A Rariwu SH, Gelendy M Lumingkewas SH, MH, Firman Mustika SH, MH, dan Eden Tumiwa SH.

Dari dokumen itu juga diketahui bahwa ada lima Pokok Permohonan PAHAM ke MK. Pertama terkait tata cara dan prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara di 979 TPS yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Permohonan PAHAM menilai adalah Pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Terakhir, pelanggaran masa kampanye.

Pada Bab Petitum permohonan itu, tercantum bahwa Pemohon (PAHAM) memohon MK menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan KPU Manado Nomor 722/PL.02.6/Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, pukul 13.00 Wita.

Pemohon juga memohon MK membatalkan formulir Model D Hasil Kota-KWK, formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Mapanget.

PAHAM juga memohon MK memerintahkan KPU Manado untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Malalayang dan Mapanget.

TAHAP DAN JADWAL
PERSIDANGAN

Pada 18 Januari 2021, Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) diterbitkan untuk pihak pemohon dan termohon. MK memberikan salinan pemohon kepada termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat daerah di waktu yang sama.

Pada 18-20 Januari 2021, jadwal sidang pertama diserahkan kepada pemohon dan termohon. Persiapan pemeriksaan pendahuluan berlangsung pada 26-29 Januari 2021.

Proses ini meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi pemohon, pemeriksaan isi materi permohonan, serta pengesahan alat bukti pemohon. Sidang pemeriksaan berjalan di MK berlangsung 1-11 Februari 2021. Termasuk di dalamnya agenda penyerahan jawaban termohon, pemeriksaan keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu.

MK melanjutkan persidangan dengan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Bukti tersebut berasal dari termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Pengucapan putusan atau ketetapan sidang untuk melanjutkan perkara dilanjutkan berlangsung pada 15-16 Februari 2021. Jika dinyatakan lolos oleh hakim, sidang lanjutan berjalan dari 19 Februari hingga 18 Maret 2021

Pada tahapan ini, persidangan memiliki agenda mendengarkan keterangan saksi ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Putusan akhir ketetapan perkara PHPU dibacakan pada 19-24 Maret 2021.

Proses sengketa PHPU dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan ketetapan kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Salinan putusan juga diserahkan kepada pemerintah dan DPRD daerah penyelenggara di waktu yang sama.
(*/inot)

No More Posts Available.

No more pages to load.