MANADO – Para pimpinan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado angkat bicara soal tudingan menghambat pelaksanaan pembahasan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020.
Baca berita sebelumnya:Penjelasan Pimpinan DPRD Manado Soal Pembahasan APBD Perubahan T.A 2020
Wakil ketua dewan, Adrey Laikun memastikan bahwa para pimpinan lembaga DPRD tidak pernah menghambat dilaksanakannya pembahasan APBD-P, sebagaimana tudingan yang tersebar di media sosial.
“Saya klarifikasi bahwa pimpinan tidak menghalangi pembahasan APBD-P 2020. Kami pimpinan sudah dikonsultasi agar dilakukan pembahasan ketika KUA PPAS sudah di tangan DPRD,” tegas Laikun.
Sama halnya dibeberkan ketua dewan Aaltje Dondokambey dan wakil ketua Nortje Van Bone, pada pemberitaan sebelumnya, Laikun pun mengakui bahwa pihak eksekutif terlambat memasukkan dokumen KUA-PPAS dan draf APBD-P yang seharusnya sejak Bulan Agustus lalu.
“Namun harus lihat situasional saat ini kenapa baru masuk di tangan DPRD. Jadi baiknya mari bersinergi agar disituasi seperti ini bisa mengerjakan tugas bagian DPRD. Tak boleh saling menyalahkan,” ungkapnya.
Politisi Partai Nasdem ini pun memastikan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan para pimpinan dewan lainnya, untuk segera mengagendakan pembahasan APBD-P tersebut.
“Besok (hari ini) kan bisa kita Banmus menentukan agenda pembahasan perubahan. Jadi jangan dipersoalkan. Kita bisa pelajari beberapa hari ini KUA PPAS itu. Jadi sekali lagi tidak menghalangi dan tidak menyalahkan oknum dan siapapun,” pungkasnya. (welkam)
