MANADO – Ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) yang mengabdikan diri di lingkungan pemerintah Kota Manado, akhirnya bisa bernafas lega.
Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) Tahun 2020, didalamnya menganggarkan sejumlah program berkaitan kesejahteraan yang diantaranya gaji THL, insentif pemuka agama dan dana lansia, dipastikan akan segera dibahas lembaga DPRD dan pemerintah kota.
Hal itu ditegaskan wakil ketua DPRD Kota Manado Adrey Laikun. Menurutnya, saat ini Badan Musyawarah (BANMUS) sudah menjadwalkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), mengawali APBD-P.
“Kami sudah melaksanakan rapat BANMUS. Besok, dijadwalkan akan dilaksanakan paripurna nota pengantar KUA-PPAS yang selanjutnya pembahasan APBD, setelah KUA-PPAS ditetapkan,” kata Laikun, Rabu (30/9/2020).
Ia pun menghimbau kepada perangkat daerah Kota Manado, untuk pro aktif dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD.
“Dinas atau Badan wajib membawa dokumen dan data pendukung saat pembahasan, agar proses pembahasan, baik KUA-PPAS dan Perda APBD-P berjalan lancar,” ujar Laikun.
Politisi Partai Nasdem ini pun mengapresiasi seluruh fraksi di DPRD Kota Manado yang telah menyetujui pembahasan KUA-PPAS dan APBD-P untuk dibahas.
“Dalam APBD-P ini tertuang anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan penanganan Covid-19. Soal tudingan, ada pihak yang menghambat, tidak benar adanya. Kondisi yang terjadi, merupakan dinamika dalam lembaga dewan. Ini juga membuktikan, dewan sangat kritis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Manado,” pungkasnya.
Rapat dipimpin langsung ketua dewan Aaltje Dondokambey, dihadiri anggota BANMUS, Sekretaris Dewan Adi Zainal Abidin, Kepala Bagian Risalah Rapat dan Perundang-Undangan Novly Siwi.(welkam)
