MANADO – Dengan adanya tudingan bahwa Fraksi Golkar di DPRD Kota Manado memilih zona aman dalam menentukan sikap, apakah menyetujui atau tidak pembahasan perubahan APBD 2020, dikecam ketua Fraksi Golkar (FG) Sonny Lela.
Menurutnya, saat ini FG telah mengambil sikap tegas menyetujui pinjaman yang diajukan pemerintah Kota Manado ke PT SMI dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun 2020 yang didasari sejumlah pertimbangan.
“Kami FG menyetujui pinjaman itu. Karena saat pro kontra atas pengajuan pinjaman terjadi, kami mempelajari secara mendalam alasan pemerintah mengambil langkah itu. Dan ternyata kami mendapati, sejumlah alasan yang mendasari kenapa pinjaman itu sangat penting. Pendapatan bagi hasil dari provinsi dipotong 40 miliar dan dana alokasi pusat dipotong 120 miliar. Jadi sangat tepat bila pinjaman itu dilakukan untuk menutupi kebutuhan yang ada,” kata Lela.
Lanjut Legislator tiga periode itu, bila tidak dilakukan pinjaman, bagaimana pemerintah dapat membayar tenaga guru honor, tenaga medis, buruh sampah, dana Lansia, insentif pemuka agama, dana duka dan kebutuhan lainnya.
“Sementara PAD ditengah pandemi ini, sangat jauh menurun. Golkar berteguh pada asas kepatutan, sebagai penyelenggara pemerintahan. Kita harus sadari bahwa dalam undang-undang penyelenggara pemerintahan, lembaga dewan memiliki peran sangat penting untuk kesejahteraan rakyat. Jangan bicara memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tapi menolak penganggaran program pro rakyat,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan, FG saat ini mengambil sikap mendukung langkah pemerintah mengajukan pinjaman ke PT SMI dan dimasukkan kedalam dokumen perubahan APBD Tahun 2020.
“Golkar tidak mau terjebak dalam politik praktis. Kalau bicara APBD, program program yang pro rakyat, akan kami dukung. Karena suara Golkar adalah suara rakyat. Jadi kami lebih mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Jangan hanya bicara soal keterlambatan, dan kepentingan umum terabaikan,” tuturnya.
Lela menyentil, bila pada program-program yang diusulkan pemerintah kota dalam dokumen perubahan APBD 2020 perlu diperjelas, bisa dibicarakan dalam forum resmi.
“Menurut kami, ketika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait sasaran yang dituju pada program-program dalam draf perubahan APBD, silahkan dibahas bersama TAPD dalam pembahasan. Karena masyarakat sudah sangat menantikan program program seperti dana lansia, insentif tokoh agama dan lainnya,” pungkasnya. (welkam)
