Ini Penjelasan SAS Terkait Isu Pembohongan Publik yang menimpah Dirinya

oleh

Manadotempo Tomohon

Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan (SAS) Menanggapi Tudingan yang mengatakan bahwa iya melakukanpembohongan publik soal jabatan sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Tomohon.

“Saya menjalankan payung hukum. Ada Perpres Nomor 15 tahun 2010. Sangat jelas. Siapa yang mengangkangi Perpres, silahkan simak sendiri,” ujar Sompotan.

Terkait tuduhan pembohongan publik, SAS menjawab singkat. “Lagu lama itu. Saya sudah sering jadi target informasi hoax,” jelas SAS.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Sulawesi Utara, Noldy Mangerongkonda saat dikonfirmasi mengatakan Berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bab IV Pasal 19 ayat 2
Ketua TKPK Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

“Dan pada Ayat 3 ; Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Maka dengan demikian kalau Walikota/Bupati menetapkan lain berarti sudah jelas melanggar Perpres,” tegas Mangerongkonda.

Mengkoronda pula menjelaskan bahwa tidak munculnya SK TKPK tahun 2020 padahal sudah di penghujung tahun, Berarti SK 2019 itu cacat hukum karna melanggar Perpres dan permendagri,” tutup Mangerongkonda.(cim)

No More Posts Available.

No more pages to load.