Dihantam Hoax, Liuw: Penyaluran Insentif Nakes Tomohon Ikut Juknis Kemenkes RI

oleh

Manadotempo, Manado- Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon dr Isye Liuw MBiomed menyayangkan adanya pemberitaan tidak benar terkait pemotongan sepihak insentif Tenaga Kesehatan (nakes) Kota Tomohon.

“Perlu diluruskan hal ini, saya selaku penanggung jawab nakes di Tomohon. Menyatakan, tidak ada pemotongan insentif nakes. Sekali lagi tidak ada pemotongan,” tegas Liuw, ketika diwawancarai, Kamis (19/11) kemarin.

Dijelaskan Liuw, sejalan dengan pemberian insentif nakes, mempedomani Juknis Kemenkes RI No.KU.03.07/11/1566/2020 Tertanggal 15 September, jelas-jelas menyebutkan pengaturan pemberian insentif nakes, disesuaikan dengan jumlah kasus penanganan di lapangan. Hal ini otomatis, memberikan pembagian dan klasifikasi bagi seluruh nakes. Dan perlu ditekankan juga, pengaturan pemberian insentif nakes, dalam konteks penanganan Pandemi, sudah berulangkali disampaikan dan disosialisasikan.

“Beban tugas dan kerja nakes, itu dibagi-bagi sesuai prosedur dan mengutamakan jaminan layanan optimal kepada masyarakat. Jadi secara tidak langsung, beban kerja seluruh nakes itu sudah pasti tidak sama. Ada yang di bulan tertentu, mendapatkan beban kerja lebih, dialah yang diapresiasi lewat insentif. Jadi bukan faktor like-dislike. Apalagi ada tuduhan soal insentif nakes ini, di arahkan ke cost politik. Ini sangat-sangat jauh dari konteks dan kenyataan, apalagi aturan main. Toh, penyaluran ini dilakukan langsung ke rekening penerima, secara non-tunai. Lantas dimana celah untuk dipotong? Apalagi dikaitkan dengan politik, sangat tidak masuk akal. Saya mohon hal ini dapat dipahami bersama,” papar Liuw.

Senada dengan Liuw, salah satu nakes yang dikhususkan untuk menangani pandemi Covid-19 di Tomohon, Grace Sumolang S Kep menuturkan, penyaluran insentif yang diterimanya lewat rekening bank daerah, telah sesuai dengan aturan yang berlalu.

“Tidak benar ada yang menyatakan, ada pemotongan. Saya selama bertugas sebagai tenaga medis, di RSUD Anugerah menerima hak sesuai aturan,” sebut Suster Sumolang.

Sementara itu, penegasan serupa dituturkan Sekretaris Kota (Sekkot) Tomohon Ir Harold Lolowang. Lolowang bilang, sejatinya teknis penyaluran insentif nakes disesuaikan dengan aturan dan volume kerja tenaga medis di lapangan.

“Semua sudah sesuai aturan, janganlah hal-hal yang bersifat kemanusiaan ini dipolitisir. Apalagi yang membuat beritanya, itu oknum wartawan senior, malu lah sama jabatannya. Imbas kepercayaan publik ke media bisa luntur nanti nya. Kebebasan berekspresi lewat karya jurnalistik, harusnya bisa dikemas berimbang, sesuai fakta dan jauh dari unsur tuduhan apalagi Hoax,” kata Lolowang.

Lain halnya dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakot Tomohon Denny Mangundap SH menyatakan, pihaknya akan mengambil jalur hukum. Kepada media-media yang diduga menyebarkan informasi sesat atau Hoax, terkait jalannya roda pemerintahan di Kota Sejuk.

“Pemkot akan menempuh jalur hukum terhadap pemberitaan media yang menyesatkan dan tidak sesuai kaidah/etika jurnalistik. Laporannya dalam waktu dekat akan dikirim ke Dewan Pers. Biar ada pembelajaran. Negara ini diatur oleh hukum dan aturan main. Jika dibiarkan, proses edukasi dan literasi kepada masyarakat, bisa berjalan timpang. Bukankah salah satu fungsi media adalah mendidik, mencerdaskan masyarakat lewat karya tulis yang mengandung kebenaran bukan sebaliknya,” terang Mangundap.(redaksi)

No More Posts Available.

No more pages to load.