Pergantian Dirut PD Pasar Manado Sebagai Upaya Penyelamatan

oleh -25 Dilihat
oleh
Iwan Marlian, Anggota DPRD Kota Manado
Iwan Marlian, Anggota DPRD Kota Manado

Manado – Pergantian Dirut PD Pasar saat ini masih menjadi bahan perbincangan penting di lembaga DPRD Kota Manado.

Iwan Marlian, anggota Komisi II berpendapat, yang dilakukan Walikota Manado merupakan kebijakan yang jitu untuk memperbaiki managemen yang dinilai kurang profesional.

“Beberapa contoh yakni sangat amburadul penataan pasar, pelayanan kepada pedagang dan konsumen sangat kurang. Dan sangat memiriskan lagi, gaji karyawan sering menunggak dan belum dibayarkan,” kata Marlian.

Menurut politisi Partai Golkar ini, kegagalan pengelolaan perusahan milik daerah itu, menjadi bahan kajian dan pertimbangan dari Walikota Manado sehingga mengambil keputusan melakukan penyegaran struktur managemen PD Pasar.

“Dan seluruh persoalan yang ditinggalkan Dirut lama, menjadi pekerjaan rumah Dirut PD Pasar Jooce Rumondor untuk segera diselesaikan. Sebagai mitra kerja, kami Komisi II menghimbau kepada karyawan dilingkungan PD Pasar agar memberikan kesempatan Dirut yang baru untuk bekerja. Sebab keputusan Walikota ini merupakan langkah penyelamatan perusahaan milik daerah,” imbaunya.

Lebih lanjut dikatakan Marlian, sejumlah persoalan yang terjadi di lingkungan PD Pasar Manado, perlahan terselesaikan.

“Saya lihat persoalan keterlambatan gaji karyawan mulai diselesaikan. Bahkan kami minta kepada Dirut baru untuk menertibkan pungli-pungli yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab,” ungkapnya.

Marlian pun berharap, pengelolaan PD Pasar dibawah kepemimpinan Dirut Jooce Rumondar akan membawa perubahan yang lebih baik.

“Insya Allah, pak Dirut baru ini dapat memberikan perbaikan managemen diinternal perusahaan daerah itu. Serta pelayanan yang terbaik kepada pedagang maupun konsumen,” yakin Marlian.

Terkait penyampaian aspirasi dari kelompok masyarakat di lembaga DPRD Kota Manado beberapa waktu lalu, akan segera ditindaklanjuti.

“Meskipun terkesan salah alamat, karena yang seharusnya aspirasi itu dibawah ke Komisi II, tapi kami akan segera melakukan koordinasi untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (welkam)

No More Posts Available.

No more pages to load.