MINSEL-26 Februari 2022, usia kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar (FDW) dan Wakil Bupati Petra Yani Rembang (PYR) genap 1 tahun.
Meskipun masih seumur jagung, namun FDW-PYR sudah mengukir banyak prestasi diberbagai bidang.
Misalnya penghargaan sebagai Pelaksana Program Kampung Iklim (PROKLIM) Tahun 2021 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat dan Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga.
Penghargaan terbaik dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara.
FDW-PYR juga menerima Piagam Penghargaan atas Inisiatif dan Dukungan Penuh Dalam Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Juara Satu Lomba Adiwiyata Mandala Tingkat Provinsi atas nama SD Inpres Tumpaan Satu dan SMP Negeri 1 Ranoyapo.
Di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemkab Minsel juga meraih opini WTP dari BPK RI pada tahun 2021 dan sejumlah keberhasilan lainnya.
Meski diperhadapkan berbagai tantangan pada masa pandemi Covid-19, namun kerja keras dan kerja sinergi FDW-PYR mampu mengukir berbagai kemajuan baik aspek Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan.
Sektor-sektor publik tersebut dilaksanakan secara prima termasuk realisasi program unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Minsel. Selain pembangunan infrastruktur yang begitu nyata dirasakan masyarakat.
Alhasil kerja keras FDW-PYR memberi dampak positif yang sangat signifikan bagi perkembangan tanah daerah kabupaten Minsel, sehingga mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Untuk diketahui tahun 2022 ini, FDW-PYR juga telah menyiapkan sejumlah program strategis guna mewujudkan visi perubahan dalam tempo yang relatif singkat.
Di antara program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 98 miliar yang akan diperuntukkan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Amurang, MALL Pelayanan Publik serta pembangunan Insfrastruktur dan Sarana Prasarana di Bidang Perhubungan.
Pemkab Minsel juga telah menjalani kerjasama di dengan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Besaran anggaran pada kerjasama ini sebesar Rp 7 miliar yang dialokasikan untuk asuransi kesehatan bagi 14 ribu jiwa ketegori penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Untuk BPJS ketenagakerjaan sendiri tujuannya memberikan jaminan sosial resiko kerja bagi 910 THL dan 5000 pekerja rentan program bukan penerima upah di Kabupaten Minahasa Selatan. (Adve).