Minahasa Tempo – Careig Naichel Runtu (CNR) Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa Kota Tomohon menggelar masa reses pertama tahun 2022 di Desa Kembes Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, Kamis (24/03/2022)
Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat diantaranya soal akses jalan di Kembes 2 belum diperhatikan, persoalan BPJS, Keluhan dana untuk pilhut, keluhan soal pupuk dan terkat minyak goreng.
Dalam sambutanya CNR yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemerda) DPRD Sulut menyatakan Kembes tak asing bagi dirinya.
” Sudah beberapa kali saya datang, baik masih di DPRD Minahasa, maupun di DPRD Sulut,” terang CNR.
Jelasnya, reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan mendengarkan masukan, pendapat dari masyarakat di dapil masing masing.
” Saya personel Komisi 4 yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Paling banyak mitra kerja bahkan instansi vertikal, semua perguruan tinggi di Sulut dan berkaitan dengan kesehatan dan lainnya. Saya datang bertatap muka untuk mendengar apa yang jadi harapan, masukan dari masyarakat Tombulu khususnya di Desa Kembes,” jelas wakil Ketua Komisi 4 Dewan Sulut.
Menjawab berbagai pertanyaan yang disampaijan CNR menjelaskan bahwa, di tahun 2022 sudah dianggarkan untuk akses jalan di Tombulu senilai 6 miliar.
” Luar biasa perhatian pemerintah Sulut, Gubernur Pak Olly dan Wakil gubernur Pak Steven.
Saya Apresiasi Pemerintahan ODSK. Komitmen melayani dan memberi kesejahteraan untuk rakyat Sulut,” tandas CNR.
“Kalau Bicara partai memang kita berbeda. Namun karena ini tuntutan undang-undang, gubernur bersama DPRD, sehingga tugas bersama ini bisa berjalan bersama. Tentu ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, provinsi dan juga pusat,” ujar personil FPG ini.
Terkait persoalan BPJS, CNR mengingatkan agar Pemerintah Desa dalam melalukan pendataan jangan pilih kasih, meski diakuinya di Minahasa ada pengurangan beban.
“Yang terima harus warga yang pantas. Jangan lihat dari warna. Tapi yang berhak harus diberikan. Ini kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk berikan pelayanan kesehatan bagi warga. Saya akan cek. Semua yang di provinsi, itu hasil pendataan dari desa-desa, “tegas CNR.
Dirinya pun mengingatkan soal sinkronisasi dinkes dan dinsos. Dirinya memastikan menggelar rapat bersama dengan kab/kota agar ada pemulihan, pembaharuan data.
Tambahnya komisi 4 ada yang sudah meninggal tapi masih didata dapat bantuan. Pemerintah desa wajib mengkontrol data masyarakat di daerah sendiri.
Nampak hadir, Ketua Golkar Kecamatan Tombulu, Ketua Golkar Pineleng, Hukum Tua, Sekretaris Desa Kebes, masyarakat Desa Kembes.
CNR memastikan aspirasi yang diterima akan diteruskan berdasarkan kewenangan, yang menjadi domain provinsi akan diteruskan bahkan disampaikan secara langsung dalam paripurna DPRD dan dimasukan dalam Pokir. Sementara untuk Pemerintah Kabupaten akan dikoordinasikan.
(DESI)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
