Manado Tempo – Komisi 1 DPRD Sulut bidang Pemerintahan, Hukum dan Ham, Kamis (31/03/2022) melaksanakan kunjungan kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.
Wakil Ketua Komisi 1 Herol Vresly Kaawoan, yang dimintai tanggapan terkait kunker ini menyatakan, pihaknya melaksanakan kunker terkait alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah perbatasan Daerah provinsi Sulut. Apalagi komisi 1 tandasnya Bermitra kerja dengan perangkat daerah Badan pengelola perbatasan Provinsi Sulut.
Jelasnya HVK dalam kunjungan ini, Sekretaris BNPP Bpk Restuardy Daud memaparkan Pengelolaan perbatasan negara berdadarkan Undang undang No 43 tahun 2008 guna memperkuat upaya penegakan kedaulatan Negara serta penegakan pertahanan dan keamanan Negara, juga mendorong kesejahteraan melalui pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan.
Tambah Restuardy, tugas pengelolaan perbatasan Negara oleh BNPP terdiri atas Kelola batas negara, kelola lintas batas negara dan kelola pembangunan kawasan perbatasan.
HVK selalu piminan tim mempertegas jika Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut yang melaksanakan Kunker bukan hanya datang sekedar foto tapi berdiskusi.
“Jadi torang datang ke BNPP buka for ba foto tapi diskusi,”tegas Personil Gerindra ini.
Menariknya dalam diskusi tersebut HVK menanyakan juga Pos Lintas batas negara ( PLBN ) Miangas dan Marore karna saat ini sangat memprihatinkan khususnya sarana dan Prasarana .
“Saya minta agar BNPP dapat memberi perhatian serius diwilayah perbatasan terutama sarana dan prasarana,”tandasnya.
Tambah HVK dari jawaban Asdep lintas batas negara Bpk Murtono dan Asdep lintas batas darat Bpk Ismawan Harijono untuk PLBN di Miangas dan Marore tahun ini masih dalam persiapan dan jika tidak ada halangan pembangunannya nanti tahun berikutnya, berhubung masih ada 8 PLBN yang akan di selesaikan pada tahun ini karena tertunda pada tahun sebelumnya.
Dalam diskusi tersebut di tegaskan juga oleh Sekretaris, BNPP hanya sebatas koordinasi juga yang Exekutornya ada di Kementrian PU dan kementrian lainnya.
Menurut HVK pihaknya mendapat informasi Tim BNPP akan melaksanakan Kunker ke Kabupaten Talaud dalam rangka Gerbang Dutas (Gerakan pembangunan terpadu perbatasan) yang rencana bulan April namun kemudian gesar bulan mei tahun 2022.
Pada kesempatan ini Herol Vresly Kaawoan selaku ketua tim Tdan anggota komisi 1 menyampaikan banyak trimakasih kepada Bpk Restuardy Daud, Sek BNPP dan jajaran yang sudah menerima Komisi dengan baik dan berharap semoga Pertemuan/Diskusi ini bisa memberikan Impact positif buat Indonesia lebih khusunya Provinsi Sulawesi utara yang punya kawasan perbatasan dengan Negara tetangga Philipinna.
Komisi 1 DPRD Sulut di terima oleh Sekretaris BNPP bpk Restuardy Daud yg juga putra kawanua, Asdep lintas batas darat Bpk Ismawan Harijono, Asdep Lintas batas negara Bpk Martono dan jajaran.
Sementara Tim yang melaksanakan Kunker
Pimpinan Tim Herol Vresly Kaawoan selaku Wakil ketua komisi 1, Muhamad Wongso Sekretaris komisi dan anggota Novita Rewah, Fabian kaloh, Arthur kotambunan, Johny Panambunan dan staf komisi ibu Olive. (DESI)