Manado Tempo – Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, SPB, KBD, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Julius Jems Tuuk, Braien Waworuntu, Herry Rotinsulu, Amir Liputo, Ayub Ali, Boy Tumiwa, Fabian Kaloh, Yongkie Linen dan Nursiwin Dunggio, menerima Puluhan perwakilan petani Dumoga Raya Kabupaten Bolaang Mongondow yang tergabung dalam Gabungan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (GIP3A) khususnya daerah irigasi Kosinggilan, Toraut dan Sangkub Senin (20/6/22) menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan yang dihadapi petani setempat ke gedung rakyat.
RDP gabungan lintas komisi sekaligus untuk menindak lanjuti surat permohonan yang dilayangkan GIP3A ke DPRD Sulut beberapa waktu lalu agar wakil rakyat Sulut dapat menjebatani pertemuan dengan pihak Dinas Pertanian Sulut, Dinas PUPRD Sulut dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS1).
0
Ada pun tiga poin tuntutan yang menjadi aspirasi petani kepada tiga instansi disampaikan ke pimpinan dan anggota DPRD terkait persoalan yang dihadapi GIP3A.
Untuk Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut,
persoalan bantuan pupuk hingga saat ini sulit diperoleh bahkan ada dugaan, adanya rekayasa RDKK fiktif dimana petani sungguhan tidak terakomodir dalamnya.
Selain itu Pembagian Alsintan hanya menyasar wilayah tertentu, dimana P3A dan Kelompok Tani tidak mendapatkannya
Khusus bantuan Alsintan TR4 (traktor 4 roda), Alat Panen Padi, Vertical Driver (Pengering Padi dan Jagung), gudang pangan hanya menumpuk di desa tertentu yaitu Desa Mopugad dan Kembang Merths. Diduga pengalokasian alsintan tersebut harus membayar dengan nominal tertentu.
Begitupun bibit jagung yang dibagikan produksifitasnya rendah, bahkan ada bantuan yang dibagikan bibit jagungnya jarang tumbuh.
Sementara untuk Dinas PUPRD Sulut petani meminta pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kosinggolan, Toraut dan Sangkup yang saat ini dikerjakan oknum pejabat instansi tersebut dinilai telah melanggar amanat Permen nomor 12 tahun 2015.
Disisi lain petani juga ikut menyoroti Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 (BWSS1) diamana
Pelaksanaan program P3TGAI belum sepenuhnya berpedoman pada Permen PUPR no. 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan P3TGAI,
Tidak adanya kepedulian BWSS1 terhadap Kelembagaan Petani.
” Kami minta kompensasi BWSS1 terhadap IP3A dan GP3A agar kiranya dapat diberikan Insentif bulanan dan kelengkapan alat tulis kantor di tiga wilayah Daerah Irigasi.
Apa kompensasi BWSS1 kepada petani di wilayah Di Kosinggolan yang menggarap lahan, seluas 3.865 ha yang akan dikeringkan pada Juni ad Desember 2022? e. Jika pengerjaan Point d, ternyata kontraktor lalai atau tidak tepat waktu dalar pengerjaannya, apa kompensasi dar BWSS1 dan Kontraktor kepada 5.889 KK Petani? ” terang Suardi Baderan ketua IP3A daerah Irigasi Kasinggolan.
Selain itu permasalahan lain yang di rasakan petani dimana produktifitas lahan persawahan khususnya padi, jika dibandingkan 15 tahun lalu turun 30%
termasuk harga Pupuk, Pestisida, Herbisida naik sampai dengan 100%, disisi lain harga beras murah dan hama melonjak luar biasa bahkan adanya jenis hama yang baru diwilayah Dumoga yang diduga disebarkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen Sp.B, KBD dan anggota DPRD yang hadir (lintas komisi) langsung meminta klarifikasi instansi terkait yang hadir hadir dalam RDP.
Silangen yang hadir langsung memimpin rapat tersebut menegaskan kepada pihak yang hadir bahwa DPRD akan tetap memperjuangkan semua aspirasi masyarakat. Apalagi menurutnya bahwa hal ini adalah terkait dengan pangan yang ada di Sulawesi Utara.
“Harus diingat, bahwa sekecil apapun aspirasi yang dilayangkan kepada kami akan kami perjuangkan di gedung DPRD Sulut ini. Ini sesuai dengan sumpah dan janji kami saat dilantik, “saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, ” tegas Silangen.
Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Julius Jems Tuuk secara tegas menyebut bahwa apa yang telah dilakukan oleh dinas terkait terhadap para petani adalah mencederai visi besar Presiden bahkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Bahkan secara tegas, Tuuk menyebut bahwa jika memang ada unsur pidana dalam permasalahan ini, dirinya tak segan menegaskan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.
“Kami tegas terhadap ini. Jika memang ini tidak diselesaikan di tempat ini, kami berharap para petani dapat melayangkan laporan kepada kejaksaan untuk mengaudit. Agar supaya jelas, jawabannya juga akan jelas,” wakil rakyat dari dapil Bolaang Mongondow Raya ini
Meski sempat berjalan alot namun pihak eksekutif dan petani sepakat menyelesaikan persoalan tersebut dalam bentuk rekomendasi DPRD Sulut untuk dilaksanakan serta koordinasi di lapangan.
Adapun, RDP yang berjalan alot tersebut menghasilkan rekomendasi yang disampaikan langsung Ketua DPRD dr Andi Silangen, bahwa DPRD akan membentuk tim untuk menindak-lanjuti perihal tersebut. Serta memberikan hak kepada petani dalam rangka melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi di wilayah tersebut.
“Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan dinas Pertanian akan dikoordinir oleh komisi II membentuk tim untuk menindak-lanjutinya. Serta tim yang dibentuk juga akan memonitor bersama komisi III, PUPR dan BWS dalam pelaksanaan hasil RDP saat ini. Dan saya akan terlibat langsung,” tandas Silangen.
” Terima kasih kepada para petani yang sungguh luar biasa, kalau kalian tidak datang hari ini saya tidak tau ada persoalan yang dihadapi. Kita adakah negara agraris tetapi kalau tidak diperhatikan, ekonomi kita bisa ambruk, ” kunci FAS sapaan akrabnya .(DESI)
