Manado Tempo — Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI mengunjungi DPRD Sulawesi Utara, Senin (4/7/2022). Kunjungan ini dalam rangka Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LXIV tahun 2022 Lemhannas RI di DPRD Sulawesi Utara.
Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto menjelaskan, tujuan studi strategis ini adalah sebagai bentuk mempelajari satu kebijakan daerah dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19.
“Sekaligus juga bersiap-siap menghadapi kerawanan baru kalau muncul inflasi pangan yang bisa mengakibatkan krisis pangan dengan energi di 36 bulan kedepan itu yang kami pelajari yang,” ujar Andi Widjajanto saat konferensi pers.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lemhanas, yang telah memilih Sulawesi Utara dalam studi strategis ini.
“Hari ini banyak hal masukkan yang bisa menjadi acuan untuk menyusun kebijakan ke depan, dan juga ini akan bermanfaat bagi daerah Sulawesi Utara, kita butuhkan hal yang seperti ini untuk membangun Sulawesi Utara ke depan lebih hebat lebih maju,” paparnya.
Dalam kunjungan ini peserta lemhanas meminta tanggapan terkait dengan politik identitas dan money politik serta harmonisasi yang terjalin antara sesama parpol dan juga pemeintah dan DPRD.
Ketua DPRD Sulut Dr.Fransiskus Andi Silangen menjelaskan politik identitas tidak berlaku di Sulut, hal ini dibuktikan saat pemilihan kepala daerah . Dimana Manado yang mayoritas nasrani, justru memilih walikota yang Konghuchu, yang adalah mantan ketua DPRD Sulut.
Sementara untuk Money Politik tandas Silangen, hanya dipraktekkan oleh orang orang yang tidak memiliki kemampuan dan tidak percaya pada diri sendiri.
“Jujur saya tidak melakukan money politik, karena tidak mempunyai uang banyak. Tapi saya turun langsung menjumpai masyarakat secara langsung,”jelas Silangen.
Berbagai masukan atas pertanyaan ini juga disampaikan oleh Fabian Kaloh, Melky Pangemanan, DR.Viktor Mailangkai, Sandra Rondonuwu dan Amir Liputo. (DESI)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
