Manado Tempo- Minimnya capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) RSUD ODSK yang baru 0,48%, dari total PAD yang ditetapkan Rp.267.163.992.800 ( 267 Miliard,163 juta 992 ribu, 800 rupiah,,dan baru terealisasi Rp .1.278.420.986 ( 1 Miliard, 278 Juta, 420 ribu, 986 rupiah) mendapat perhatian serius dari Komisi 4 DPRD Sulut.
Pimpinan Komisi IV saat RDP dengan Dinkes Sulut dan 7 UPTD (11/07)
Ketua Komisi 4 DPRD Sulut, Dra.Vonny Jane Paat saat hearing dengan dinas kesehatan dan 7 UPTD, Senin (11/07/2022) mempertanyakan keberanian dari UPTD atau dinas yang menetapkan target PAD yang dinilai terlalu besar. Padahal tegas Srikandi PDIP ini, RSUD ODSK baru saja beroperasi pada 1 April 2022 .
“Kami memahami untuk RS ODSK memang baru beoperasi 1 April 2022 dan resmikan 23 April.. mengapa pihak RS atau dinkes menargetkan PAD 267 Milard lebih,sedangkan RS baru beroperasi ? Sedangkan PAD akan membiayai biaya operasioan RS dan jasa tenaga medis serta ada kewajiban untuk distribusi 30 % ke kas daerah untuk membiayai kebutuhan penyelenggara pemerintahan,”ungkap Sekretaris Fraksi PDIP ini.
Meski PAD belum tercapai namun Vonny Paat mengingatkan, agar pelayanan RS ODSK harus tetap berjalan secara baik dan prima.
Direktur RSUD ODSK, dr.Enrico Rawung, MARS
Menanggapi hal ini Dirut RS ODSK dr.Enrico Rawung, MARS menyatakan angka tersebut wajar karena nilainya mengacu pada RS Kandouw sebagai RS rujukan dengan pendapatan 40 Miliard setiap bulannya.
Dirinya mengakui untuk hari ini belum tercapai. Namun dirinya meyakini beberapa bulan kedepan akan tercapai.
“Jika semua sarana dan prasarana sudah ada, SDM terpenuhi, Alkes dan beberapa unit unggulan sudah jalan, maka akan terpenuhi,”jelas Enrico.
dr.Enrico juga memberikan gambaran upaya yang akan dilakukan terkait dengan PAD yang belum dipenuhi dan langkah kedepan untuk meningkatkan PAD.
Dalam penjelasan awal dr.Enrico merinci untuk PAD terdiri dari 3 item yakni
– Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD
Rp.880.945.850
Dengan realisasi sampai dengan 8 Juli 2022
Rp.1.146.483.186 atau 130,14 %
-Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN
Rp.266.033.046.950
Realisasi sampai dengan 8 Juli Rp.111.537.800 atau 0.04 %
-Retribusi Pelayanan JKN-Klinik Pratama
Rp.250.000.000
Realisasi sampai dengan 8 Juli Rp.20.400
000 atau 8.16 %.
Hadir dalam hearing Kepala dinas Kesehatan dr.Debbie Kalalo dan jajaran juga 7 Direktur dari 7 UPTD Dinkes.
Rapat dipimpin ketua Komisi 4 Dra.Vonny Paat didampingi Wakil Ketua Muhammad Wongso dan Sekretaris Cindy Wurangian, juga anggota yang hadir fisik Johny Panambunan dan Imelda Novita Rewah. (DESI)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
