Manado Tempo – Anggota badan anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan Dra.Vonny Jane Paat saat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulut tahun 2021, antara Banggar dan TAPD mempertanyakan soal tindak lanjut temuan atau catatan BPK.
Jelas Paat waktu yang diberikan BPK 60 hari kerja untuk ditindaklanjuti baik itu rekomendasi teguran administrasi maupun juga tuntutan ganti rugi untuk kembalikan ke kas daerah.
“SKPD terkait atau TAPD bahkan inspektorat harus mengingatkan pihak ketiga untuk secepatnya mengambilan ke.kas daerah jika tidak ingin di bawah ke ranah hukum apakah kepolisiab atau kejaksaan,”tegas Sekretaris FPDIP ini.
Menanggapi hal ini kepada Inspektorat Sulut Mecky Onibala menyatakan, bahwa ada 4 kriteria penilaian BPK yakni kesesuain standart akutansi pemerintah, kecukupan data,kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektifitas sistim pengendalian internal.
Pemprov Sulut tandasnya sudah melaksanakan sistim ini, sehingga walaupun ada catatan tinggal sedikit yakni dana BOS serta kekurangan Volume pekerjaan proyek.
“Kami sudah membentuk satgas dan irban akan bertanggung jawab terhadap pengawasan dana BOS. Sesuai petunjuk Pak Gub, Wagu dan sekprof semua SKPD yang ada temuan kami panggil dan berikan teguran. Untuk adminstrasi sudah tuntas,”Jelas Onibala.
Sementara terkait temuan uang jelasnya sudah dianggsur pihak ketiga.Siapapun dia, dan sampai kapanpun wajib dikembalikan tanpa sangahan.
“Kalau sudah LHP tidak ada lagi sangahan. Bisa tersinggung BPK. Sangahan berlaku saat pemeriksaan berlangsung. Saya bahkan turun langsung mendampingi pengusaha untuk mengecek pekerjaan proyek hingga pemeriksaan. BPK memvonis bukan asal-asalan,”tegas Onibala.
Secara tegas Onibala meminta pimpinan SKPD untuk proaktif dan tidak tinggal diam terkait dengan temuan BPK.
Onibala berharap dengan pengawasan dari Inspektorat serta DPRD Sulut maka catatan catatan BPK akan berkurang bahkan tidak ada.
“Dikepemimpinan Pak Olly dan Pak Steven, catatan BPK jauh berkurang. Ini kenyataannya. Berkat kerjasama yang baik termasuk dengan lembaga DPRD.(DESI)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
