Manado Tempo – Besarnya alokasi anggaran yang diperuntukan bagi Dinas yang dikelolah Oleh Henry Kaitjily selaku Kepala dinas pariwisata yang kisarannya mencapai 13 Miliard dinilai tak sebanding dengan kinerja yang di tunjukkan oleh Kaitjily dan jajaran.
Karena itu dalam Rapat Pembahasan anggaran pada Senin, (08/08/2022) anggota Banggar Sandra Rondonuwu, S.Th, SH meminta agar anggaran untuk dinas ini dipangkas.
Tegas Saron yang juga ketua Komisi 2 Bidang Perekonomian ini, angka ini terlalu besar untuk seorang yang dinilainya pekerjaan tak terlihat.
Srikandi PDI perjuangan ini pun mengurai jika
atas Loby Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Sulut masuk dalam Daerah Pariwisata Super Prioritas yang di wakili oleh Likupang, bersama-sama dengan Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo. Mengalahkan daerah-daerah lain seperti Raja Ampat, Toraja, dan sebagainua . Artinya ada keberpihakan politik dan ini adalah upaya besar yang berhasil dilakukan.
” Pemerintah menganggarkan Rp 18,9 triliun untuk mengembangkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Apa concept masterplan yang sudah disusun dinas Pariwisata Sulut berkordinasi dengan berbagai dinas terkait untuk merespons anggaran tersebut,” tanya Saron.
Salah satu DPSP, Mandalika sukses menggelar Moto GP dan sejumlah event international. Danau Toba baru sedang menggelar event berkelas dunia. Seperti; Danau Toba Rally 2022, Samosir Jamming Paradise 2022, Toba Fashion Week, Lake Toba Tradisional Music Festival 2.0. Borobudur dan Labuan Bajo gak usah ditanya. Dari Kementerian Pariwisata untuk event yang dilakukan di 2 daerah super prioritas itu sudah dikucurkan puluhan milyar bahkan ratusan milyar. Apa yang dilakukan di Likupang? Event internasional apa yang sudah dilakukan di Likupang??? tak terlihat jelas,”ungkap Saronm
Tambah Srialkandi yang dikenal vokal ini,sebelum Pandemi Covid 19, Gubernur Olly berhasil membuka direct flight ke China dan Jepang, dan sekarang ke Singapore. Apa konsep dari Dinas Pariwisata untuk membuat agar wisatawan internasional mau datang ke Sulut, memperpanjang waktu liburan, dan konsep seperti apa yang dilakukan dengan menggandeng pelaku pariwisata sebagai stakeholder parwisita yang kompak dan saling mendukung? Faktanya, malah terjadi banyak faksi-faksi,”tandas Saron.
‘Saat pandemi, Gubernur Sulut memberi solusi agar dilakukan pariwisata kesehatan, jadi para pengunjung sambil karantina, juga bisa berwisata di pulau-pulau yang indah di sekitar kota Manado. Harusnya dinas pariwisata proaktif melakukan penguatan dan pembenahan, malah ide ini redup dan tidak jalan.
Saat kampanye Gubernur Sulut juga sudah berkomitmen mengembangkan health tourisme yang berlanjut dengan kunjugan Gubernur Sulut ke Korea bertemu para investor di bidang kesehatan. Mereka sudah menindaklanjuti dan datang ke Sulut untuk pengembangan telemedisen bekerja sama dengan RS ODSK. Ini sangat bagus dan positif,” tegas Saron.
Tambahnya ada beberapa rumah sakit swasta juga sudah disiapkan, jadi nanti para pasien dari berbagai penjuru Indonesia, diharapkan tidak perlu lagi ke Singapore, sebaliknya berobat di Rumah-rumah sakit international di Sulut. Ini harus ditunjang oleh dinas pariwisata, setidaknya menunjang program kerja sama dengan RS Internasional, termasuk menyiapkan program Health Tourisme dalam bentuk apapun. Ini sama sekali tidak terlihat.
Melihat hal ini Saron menyatakan kekecewaan nya karena melihat Agenda pariwisata di Sulut yang semrawut.
“Dinas Pariwisata Sulut belum bisa menginventarisir agenda-agenda wisata secara utuh di seluruh kabupaten kota, agar terkordinasi dengan baik. Misalkan dibuat kalender wisata yang ditata rapi agar masing-masing kabupaten kota saling support, jangan tumpang tindih. Ini belum nampak secara signifikan,”sesal Saron.
Saya meminta Pak.Sekprof melakukan evaluasi bahkan jika perlu mengganti Kaitjiliy yang nilai tidak mampu mengikuti gerak cepat Oak Gubernur dan peluang yang ada,”tegas Saron.
(DEASY)
