Manado Tempo – Pemerintah bersama dengan DPRD Sulut saat ini tengah diperhadapkan dengan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2022 dan akan diikuti dengan APBD Induk 2023.
Terkait dengan hal ini maka Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK) mengingatkan Pemerintah Sulut agar tepat waktu dalam menyampaikan adminitrasi, serta tepat waktu dalam pembahasan .
“Saya mengingatkan pemerintah sulut agar memberikan perhatian khusus dalam proses penetapan APBD, baik perubahan maupun APBD induk. Semua harus diletakkan pada dasar aturan dalam hal ini pemendagri dalam penetapan jadwal, sehingga proses-prosesnya berjalan dengan baik dan pasti postur Anggaran APBD harus benar-benar melihat kepentingan masyarakat,” ungkap Ketua harian Golkar Sulut inu.
Ditengah beban masyarakat atas kenaikan BBM tegas JAK, maka pemerintah diminta jeli dan peka dengan mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan sebagian jaringan pengaman agar masyarakat tidak terlalu merasakan dampak kenaikan BBM.
“Ketua TAPD yang juga Sekprov Pak Praseno Hadi harus benar benar bijak dan wise dalam mengelolah dan menetapakan anggaran disetiap SKPD. Jangan sampai program program yang bersentuhan dengan masyarakat justru terpangkas. Ini pasti mempengaruhi SKPD,’ ungkapnya.
JAK juga mendorong pemerintah propinsi agar mampu menciptakan potensi potensi pendapat sehingga akan berdampak positif bagi postur APBD Sulut.
(DEASY)
