Manado Tempo – Setelah sempat mengalami penundaan satu hari dari jadwal waktu yang ditetapkan akhirnya Kamis (15/09/2022) Badan anggaran DPRD Sulut melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan terhadap KUA/PPAS APBDP tahun anggaran 2022.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut dr.Fransiskus Andi Silangen, S.pB.KBD dan didampingi Wakil ketua James Arthur Kojongian, Sekprof Sulut melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Dr.Femmy Suluh, M.Si membacakan anggaran perubahan baik yang mengalami penambahan maupun pengurangan. Namun terpantau hampir semua SKPD mengalami pengurangan.
Anggota banggar yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu menyoroti soal pemangkasan anggaran di sejumlah SKPD yang dinilainya penopang perekonomian Sulut.
“Saya memahami adanya rasionalisasi anggaran, namun yang disayangkan rasionalisasi ini juga menyentuh sejumlah SKPD yang bersentuhan dengan masyarakat bahkan alokasi anggaran yang memang sebelumnya minim seperti Dinas Pangan, juga dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan,”tandas Srikandi PDIP ini.
Meski demikian Rondunuwu berharap agar ditahun 2023 mendatang pemerintah sulut terlebih khusus TAPD dapat mempertimbangkan akan hal ini.
Selain menyoroti soal pemotongan anggaran, Saron juga meminta perhatian terkait dengan anggaran untuk Biro Hukum.
“Kemarin kita telah menetapkan Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Tentunya akan banyak masyarakat miskin yang akan meminta bantuan, lalu bagaimana jika anggaran tidak ada ? hal ini kiranya menjadi perhatian serius dan pertimbangan matang TAPD,” ungkapnya.
Sementara Ketua TAPD sekaligus Sekprof Sulut Praseno Hadi saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya masih akan melakukan perhitungan kembali anggaran mempertimbangkan masukan yang disampaikan banggar.
(DEASY)
