Manado Tempo – Penghematan anggaran akan secara ketat dilakukan bahkan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Sulut tahun anggaran 2023 yang akan segera dibahas Badan anggaran (Banggar ) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi perhatian serius ketua DPRD Sulut dr.Fransiskus Andi Silangen, S.Pb.KBD.
” Ditengah informasi dan warning pemerintah pusat terkait ancaman resesi tentunya kita harus melakukan penghematan terlebih untuk anggaran mami secara ketat. Kami akan mrnghitung semua mami di setiap SKPD,”tandas FAS.
Jelas Personil Fraksi PDI Perjuangan ini kepada wartawan diruang kerjanya, Rabu (2/10/2022),
setiap kali dia menghadiri acara termasuk agenda di DPRD, makanan dan minuman sering mubazir. Tidak dimakan dan tidak diminum.
“Kita kan sibuk ikut acara, kadang makanan dan minuman tidak disentuh termasuk buah-buah yang kebanyakan impor. Kan sangat disayangkan yang begini-begini. Coba lakukan penghematan, anggaran tersebut bisa dipakai ke program yang lebih menyentuh masyarakat,” urainya.
Kata Silangen, penghematan anggaran makan dan minum ini akan dia singgung dalam pembahasan RAPBD 2023 yang rencananya dimulai hari ini. “Akan saya angkat soal ini. Karena saat kunjungan kerja ke Provinsi Bali lalu, mereka di sana menghemat anggaran mami sampai 300 miliar.
Masakan di Bali bisa lalu di Sulut tidak,” katanya. DPRD, lanjutnya, akan menghitung berapa banyak anggaran makan dan minum dalam APBD 2023. “Kita akan lihat berapa yang bisa dihemat,” tambahnya.
Tak sampai di situ, Silangen menuturkan, pengembangan makanan lokal khas Sulut akan digalakkan. “Tak usah ada buah impor. Kue juga harus pakai yang tradisional saja. Misalnya pisang goreng, ubi rebus. Buah bisa beli di sekitar sini,” tuturnya. Ide penghematan anggaran makan dan minum ini diungkapkan Silangen disambut baik Kepala Pengadilan Tinggi Sulut Lexi Mamonto. “Beliau bahkan akan memberlakukan penghematan makan dan minum di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Sulut,” tambahnya.
FAS juga memastikan penghematan anggaran akan dilakukan mulai dari lembaga DPRD. Bahkan tambahnya kebijakam ini pun di dukung oleh hampir semua anggota DPRD Sulut.
(DEASY/*)
