Banggar DPRD Dan TAPD Bahas RAPBD Sulut Tahun 2023

oleh
Banggar dan TAPD bahas RAPBD Sulut Tahun 2023

 

Manado Tempo — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sejak Kamis ( 3/11/2022) menggelar rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Sulut Tahun Anggaran 2023 diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Rapat pembahasan dipimpin langsung oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dr. Fansiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Dr.Vicktor J Mailangkay, James Arthur Kojongian,ST.MT juga dihadiri oleh Ketua TAPD Pemprov Sulut yang juga Sekprof.Sulut Praseno Hadi dan sejumlah kepala SKPD.

Ketua Banggar yang juga merupakan Ketua DPRD Sulut dr. Fansiscus Andi Silangen, S.Pb.KBD dalam pengantarnya mengatakan pembahasan RAPBD TA 2023 sesuai dengan amanat Undang-undang dalam menentukan penganggaran di tahun 2023.

Ketua Tim TAPD pemprov Sulut, yang juga merupakan Sekretaris Provinsi Sulut Praseno Hadi mengungkapkan bahwa melihat perkembangan ekonomi secara global baik nasional dan daerah dimana kita sempat drop karena covid dan ditambah lagi secara global kondisi perang memang inflasi kemarin APBN kita yang lebih banyak tersedot untuk subsidi BBM sampai 502 triliun.


“Sehingga untuk prediksi tahun depan lesunya ekonomi ini karena pandemi covid yang belum berakhir jadi taget pendapatan secara nasional juga agak terkoreksi, sehingga untuk APBN 2023 berpengaruh pada dana transfer ke daerah juga berpengaruh, secara umum karena selama 2021 dan 2022 agak berkurang ekonominya maka trasnfer ke daerah juga berkurang,” tukas Praseno.

Praseno juga memaparkan potret APBD Sulut tahun 2023 RAPBN sudah ditetapkan dana transfer yanv akan diterima oleh Pemerintah Sulut, dana bagi hasil yang dianggarkan dalam RAPBD tahun 2023 yakni Rp.182 M sesuai penerimaan tahun 2022, menurut SK menteri keuangan sebesar Rp.114 M menurun 68 M, untuk DAU sesuai buku dan SK. Menkeu Rp. 1 Trilun , 330 M sementara untuk tahun 2023, 1 Triliun, 377 M atau meningkat 46 M.
” Jadi dalam SK. Kementerian keuangan DAU yang dikirimkan ternyata sudah diatur menkeu yang tidak ditentukan pengunaaanya Rp. 984 M yang ditentukan pengunaannya Rp. 392 M dimana termasuk dialamnya harus dianggaraman untuk pengajian formasi P3K yang akan diangkat tahun 2023, yakni Rp. 993 M,”tutur Praseno.

Untuk DAK fisik tahun 2023 dan DAK 2022, Rp. 345 M menjasi Rp.346 atau meningkat Rp.799 Juta dan DAK non fisik Rp. 416 M menurun Rp.397 Miliard atau turun 19 M. Total DAK menurun Rp. 18 M.

Sementara untuk dana insentif daerah Jelas Praseno tahun ini dihapus tidak di terima tahun 2022, sedangkan Rp.12 Miliard tercantum di APBD 2023, namun insentif Fiskal Rp 27 M dan hibah daerah Rp. 1 M.

Hal ini tambahnya, mengakibatkan usulan revisi untuk rencana APBD terutama yang melekat diSKPD yakni DAK yang tadinya dianggarakan masing masong SKPD sesuai angka tahun 2022 menurun atau meningkat menyesuaikan dengan saldo ygla sudah dianggarakan saldo RAPBD tahun 2023.

Jelasnya secara umum konsep RAPBD yang sudah disampaikan dengan total pendapat Rp. 3 T, 805 M harus disesuaikan untuk khusus dana transerfer Rp. 3 T, 781 M atau total menurun Rp. 24 M , 286 juta, belanja terkoreks menurun Rp.24 M disesuai pembiayaan tetap sementara dan untuk di SKPD terutama DAKberubah meningkat , menurun .

Pada pembahasan tersebut juga Kepala Bdan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Femmy Sulut membacakan secara langsung menyampaika skema alokasi anggaran APBD Tahun 2023 yang diberikan kepada masing-masing SKPD setelah di lakukan penyesuaian diantaranya :
1. Dinas Pendidikan daerah 1,1 triliun, berkurang 70 M. Untuk 12 cabang dinas pagu dan penyesuain tetap
2. Dinas Kesehatan yang awalnya 164 M menjadi 160 M atau berkurang 3,6 M
UPTD Noongan 22,3 M menjadi 41,9 bertambah 19,5 M
UPTD RSUD ODSK tipe B 80 M bertambah 29,7 M
UPTD Ratumbuysang dan Balai Mata tetap
UPTD RS Manembo nembo dianggarkan 39 M berkurang 2,8 M menjadi 36 M
UPTD Balai Laboratorium dan Bapelkes angka tetap
3. Dinas PUPR pagu 150 M bertambah 11,7 menjadi 161,7 m, sedangkan 8 UPTD di dinas PUPR tetap
4. Dinas Kimpraswil pagu tetap 84,5 M
5. Satpol PP pagu tetap 34,3 M
6. BPBD tetap 11,2 M
7. Dinas Sosial juga tetap pagu 19,9 M. Begitu juga UPTD UPTD yang ada di dinsos angka tetap
8. Disnaker pagu 33,1 M begitu juga UPTD di dinas kerja tetap
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, pagu 7,3 M bertambah 122 juta karena ada penambahan DAK menjadi 7,4 M. sedangkan UPTD perlindungan 735 menajdi 770 bertambah 33 M
10. Dinas Pangan dan UPTD tetap dengan pagu 11,8 M
11. DLH pagu tetap 9,3 M
12. Disdukcapil dan KB tetap 7,5 M
13, Dinas PMD tetap 10,5 M
14. Dishub tetap 16 M, UPTD pada dinas perhubungan
15. Dinas komunikasi persandian dan statistik 25 M
16. Diskop bertambah 106 juta menjadi 14,545 M,
17. DPMPTSP pagu bertambah 105 juta 14,4 M
18. Dispora 17,2 M
19. Dinas Kebudayaan tetap 10,1 M, UPTD taman Budaya dan museum bertambah 800 juta menajdi 2 m
20. Dinas Perpustakaan dan kearsipan dari 13 M menjadi 9,4 M
21. Dinas Kelautan dan Perikanan induk 46,4 M bertambah 3,2 M menajdi 49 M, sedangkan 8 UPTD yang ada di dinas kelautan dan perikanan tetap
22. Dinas Pariwisata 13,1 M pagu tetap
23, Dinas Pertanian, pagu 49 M, menjadi 69,4 M
24. Dinas Perkebunan dianggarkan 22 M menjadi 26,9 M bertambah 4,8 M
25. Dinas Kehutanan induk 77,8 M menjadi 52,2 M berkurany 25,5 M
26. Dinas ESDM pagu tetap yakni 13,7 M untuk induk, UPTD kurang 200-400 juta per UPTD
27. Disperindag pagu 14,5 M,
28. Sekretariat Daerah yang terdistribusi di 9 biro angka tetap. Untuk Biro Kesra 23 M, Biro Pemerintahan 1,3 M, biro hukum 3 M, perekonomian 1,3 M, Biro Adpem 1,2 M , biro barjas 4,5 M, biro umum 146 m, biro Adpim 117, 2 M.
29. Sekretariat DPRD angka yang sama 86,4 M
30. Bappeda pagu yang sama 16,9 M
31. BKAD dari 674 M berkurang 7,2 M menjadi 666 M penyesuaian angka bagi hasil
32. Bapenda pagu 59 M demikian juga UPTD pada Bapenda
33. Badan Kepegawaian 20,2 m
34. BPSDM 20 M
35. Bapelitbangda 4,2 M
36. Badan Pengelola Perbatasan 6,5 M
37. Badan Penghubung 14,4 M
38. Inspektorat 38,1 M
39. Kesbang 17,8 m
“Jadi total pagu APBD tahun 2023 berjumlah 3, 461 triliun,” ungkap Suluh.

Sementara itu pembahasan Banggar dan TAPD ini berlangsung dengan alot.
(Advetorial)

No More Posts Available.

No more pages to load.