Manado Tempo – Anggota Badan anggaran dari Fraksi Demokrat Henry Walukow, SE secara tegas dihadapan Sekrpof Sulut Praseno Hadi yang juga ketua TAPD meminta untuk cermat dan teliti dalam melakukan rasionalisasi anggaran .
Hal ini disampaikan Walukow saaat Rapat Banggar dan TAPD Kamis (3/10/2022) terkait RAPBD Sulut tahun 2023 diruang rapat paripurna.
Sekretaris Komisi 1 DPRD Sulut, ini bahkan
mencontohkan di tahun ini ada rasionalisasi. Dan ternyata hasil skema rancangan untuk tahun depan ada beberapa OPD yang dananya hampir sama dengan yang dirasionalisasi tahun ini.
“ Ini perlu pendalaman dan penjelasan. Jangan sampai ada beberapa program yang pro rakyat dikorbankan . Contoh di PMD ada bantuan pada kelompok dan UKM sebesar Rp 400 juta tahun pada ini dipangkas,” bebernya.
Dirinya kwatir pada APBD Sulut tahun 2023 dana yang dirasionalisasi ternyata programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau.mau dipangkas, pangkas saja anggaran mami saya setuju dengan pendapat Pak Ketua,” ujar Henry.
Walukow juga meminta perhatian TAPD terkait alokasi anggaran bagi Biro Hukum terutama terkait dengan Perda bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
“Perda ini sudah kami sosialisasikan satu tahun lebih, tapi anggaranya sangat minim ini miris tentunya,” ungkap anggota DPRD Dapil Minut Bitung. (DEASY)