MINSEL-Meski sudah diputuskan untuk ditunda, namun perhelatan pesta demokrasi pemilihan hukum tua (Pilhut) serentak 2023 di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) masih berpotensi untuk dilaksanakan.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar, dalam giat press conferense yang dilaksanakan diruang kantor bupati, Rabu (22/2) siang tadi, bahwa keputusan untuk penundaan pilhut, masih harus menunggu jawaban dari pemerintah propinsi Sulawesi Utara.
“Jadi berdasarkan hasil rapat bersama unsur Forkompinda Kabupaten Minsel, diputuskan untuk pelaksanaan pilhut serentak di Kabupaten Minsel ditunda karena pertimbangan stabilitas keamanan. Namun keputusan tersebut belum final. Sebab Pemkab Minsel masih akan membuat laporan tertulis untuk disampaikan ke pemerintah propinsi Sulut dan Kemendagri, kaitan penundaan pilhut, untuk dilakukan evaluasi. Dan jika hasil evaluasi ternyata Pemkab Minsel tetap diperintahkan untuk melaksanakan pilhut, maka akan kami laksanakan,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, Pemkab Minsel sangat serius untuk melaksanakan pilhut. Hal itu dibuktikan dengan telah dianggarkannya anggaran pilhut dalam APBD 2023. “Sekali lagi saya tekankan bahwa penundaan pilhut adalah keputusan bersama Forkompinda karena alasan keamanan. Jangan ada lagi pihak-pihak yang sengaja memainkan isu ini, untuk melakukan provokasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan press conferense, dihadiri oleh bupati, wakil bupati, unsur Forkompinda, sekda, asisten dan kepala SKPD terkait.(AP).