Manado Tempo – Komisi 4 DPRD Sulut memberi perhatian serius terkait persoalan pendidikan didaerah ini. Setelah beberapa waktu lalu Komisi 4 menyoroti persoalan akreditasi sekolah di tingkat SMK/SMA Negeri kali ini komisi 4 menyoroti persoalan Ijazah.
Sekretaris Komisis 4 DPRD Sulut Cindy Wurangian, saat RDP dengan Dikda Sulut, Senin (06/03/2023) mempertanyakan banyaknya siswa yang tidak mengambil Ijazah kelulusan.
Tandasnya, sangat tidak masuk akan jika lambang prestise menempuh jenjanh sekolah 3 tahun melalui Ijazah justru tidak diambil.
“Saya mencermati prosentasi siswa yang tidak mengambil ijazah dari tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2021, ada 14 Persen dan di tahun 2023 justru naik 30 persen atau 3000 Ijazah yang tidak disalurkan atau diambil dari total 10.000 Ijazah sekolah negeri, sementara sekolah swasta justru minim. Ada apa ini ? Saya minta dikda harus melakukan penelitian kenapa mereka tidak mengambil. Jangan jangan ada hal hal lain . Saya ingatkan jangan persulit siswa “tegas Srikandi Golkar ini.
“Saya juga mengingatkan jangan sampai ijazah ini justru hilang atau bahkan rusak karena terlalu lama disimpan,” ujar Cindy.
Terkait hal ini, kepala dinas pendidikan Provinsi Sulut melalui Kabid SMA, Sri Pasiak menjelaskan bahwa para siswa harus datang sendiri karena dibutuhkan cap tiga jari.
“Kendalanya, seringkali para siswa sudah terlanjur ke luar daerah ataupun kerja. Bahkan, saat ini untuk melanjutkan studi, hanya dibutuhkan surat keterangan lulus. Tak itu saja, para siswa harus cap tiga jari, makanya wajib datang. Pihak sekolah tidak menyulitkan untuk pengambilan ijazah,”jelas Sri.
Ketua Komisi.4 Vonny Paat dalam kesempatan ini meminta data sekolah yang belum menyalurkan Ijazah.
“Saya minta data mana sekolah yang belum menyalurkan ijazah kami akan turun untuk mendapatlan informasi jelas terkait persoalan ijazah ini,” ungkap Srikandi PDIP ini.
(Deasy Holung )
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
