Minsel, Manado TEMPO-Upaya dan kerja keras Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar (FDW) dan wakil bupati Pdt Petra Yanny Rembang MTH, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, kembali menuai hasil sempurna
Itu dibuktikan dengan keberhasilan Pemkab Minsel mempertahankan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disampaikan oleh Anggota VI BPK RI juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Dr. Pius Lustrilanang, SIP MSi CSFA CFrA, pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, yang diselenggarakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin (15/5) lalu.
Acara penyerahan LHP, dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Bpk. Olly Dondokambey, SE, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr Fransiskus Silangen, SpB-KBD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve H. Kepel, ST, M.Si, para Bupati dan Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah serta Kepala Badan Pengelolah Keuangan Kabupatan/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut, juga dihadiri langsung oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SH, Sekretaris Daerah (Sekda) Glady N. L. Kawatu, SH, M.Si, Inspektur Daerah Hendra Pendeynuwu, SE, Asisten Adminstrasi Umum Sekda Arthur Tumipa, M.Ed, Kepala BKAD Drs. James Tombokan, Sekretaris DPRD Lucky Tampi, SH, Kepala BKPSDM Sonny Makaenas, AP, SIP, M.Si dan Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan, SSTP, M.Si.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Povinsi Sulut serta Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut, BPK Perwakilan Provinsi Sulut, atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini dan juga yang telah bekerja dengan maksimal dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut maupun Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulut.
“Hal ini merupakan tanggung jawab yang lebih besar ke depan, terutama terhadap catatan-catatan pemeriksaan atas laporan keuangan, agar supaya ditindaklanjuti untuk menjawab dan menyelesaikan pemasalahan yang ada,” ungkap gubernur.
Gubernur OD menambahkan bahwa Opini ini, menjadi tantangan ke depan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga harus terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitas pengelolaan keuangannya.
Anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang, menjelaskan bahwa BPK diberikan amanat oleh undang-undang untuk memeriksa serta memberikan opini terhadap laporan keuangan lembaga pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.
“Hasil pemeriksaan ini, dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penyusunan APBD yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Selain itu juga, pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi demi peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH usai menerima langsung LHP yang diserahkan oleh
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah SE M.M CSFA, mengatakan bahwa keberhasilan mempertahankan raihan opini WTP, akan terus memotivasi seluruh jajaran Pemkab Minsel untuk lebih giat lagi serta melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pencapaian predikat WTP ini harus dipertahankan serta ditingkatkan dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik ke depan,”kata bupati.
Adapun Opini WTP ini sebagai prestasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yanni Rembang, M. Th untuk kedua kalinya sejak dilantik dan juga dengan opini WTP ini telah membawa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan WTP 7 kali berturut-turut, sebagai bukti komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel menuju Kabupaten Minahasa Selatan yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera
Diketahui bahwa raihan opini WTP untuk keduakalinya, menjadi bukti capaian prestasi Bupati Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yanni Rembang, M. Th pasca dilantik pada Maret 2021 lalu. Dan juga dengan raihan opini WTP kali ini, telah membawa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan WTP 7 kali berturut-turut serta menjadi bukti komitmen bupati dan wakil bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel menuju Kabupaten Minahasa Selatan yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.
Adapun keberhasilan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan Opini WTP berdasarkan indikator-indikator antara lain :
1. Laporan keuangan K/L harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP sendiri adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah.
2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan.
3. Pengungkapan informasi di laporan keuangan juga harus jelas dan detail.
4. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(Advetorial)
