Sorot Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda Penyertaan Modal Pada PT Jamkrida, MJP : Rapat Paripurna DPRD Cacat Formal

oleh -365 Dilihat
oleh
Melky Jakhin Pangemanan, SIP.MSi

 

Manado Tempo -Anggota DPRD Sulut yang dikenal Vokal dan transparan, Kandidat Doktor, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menyampaikan interupsi saat rapat paripurna tentang Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Penyertaan Modal PT Jamkrida, Senin (03/07/2023) di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Sulut.

MJP saat menginterupsi paripurna

Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, rapat paripurna khusus pada Penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Penyertaan modal pada PT Jamkrida cacat formal.

“Menurut saya pelaksanaan Rapat Paripurna khusus untuk substansi Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Prakarsa Gubernur tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Jamkrida Sulawesi Utara cacat formal,” ucap MJP.

Bukan tanpa alasan, Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini membeber payung hukym sebagai rujukan yakni Undang-undang 12 tahun 2011 pasal 38 ayat 2 huruf C.

“Pasal 38 ayat 2 huruf c Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur persetujuan bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA),”tegasnya.

Menurutnya, Rapat BAPEMPERDA bersama Biro Hukum dan Perangkat Daerah Pengusul Ranperda Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Sulawesi Utara belum mengambil keputusan dan persetujuan bersama.

“BAPEMPERDA men-skors Rapat bersama Biro Hukum dan Perangkat Daerah Pengusul Ranperda. BAPEMPERDA masih meminta data/dokumen pendukung untuk memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut,”ungkap MJP.

Dirinya Pertanyakan, kenapa sudah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD, sementara belum ada persetujuan dari BAPEMPERDA?

“Ini sekali lagi yang saya sebut cacat formal atau tidak tertib secara prosedural,” tegas MJP berkali-kali.

Selain itu, MJP menyampaikam bahwa saat ini Ranperda PT Jamkrida masih berproses di Kemendagri.

“Saya juga mengingatkan bahwa Ranperda tentang Pendirian PT Jamkrida masih dalam tahap konsultasi dan nantinya masuk tahap fasilitasi di Kemendagri. Bagaimana mungkin membahas tentang penyertaan modal untuk PT Jamkrida sementara Ranperda tentang Pendirian PT Jamkrida belum ditetapkan,”urai MJP.

“Saya mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi untuk mengakselerasi lahirnya produk hukum daerah tentang pendirian PT Jamkrida dan Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida Sulawesi Utara. Dengan adanya PT Jamkrida diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan memperlancar kegiatan koperasi dan UMKM melalui penjaminan kredit serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara tetapi jangan melanggar ketentuan yang diatur. Ini pelanggaran dan penghianatan terhadap aturan hukum,”pungkas MJP yang juga anggota Komisi I itu.
(Deasy Holung)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.