Arya Indra Purnama : Oknun BPN Nakal Akan di “Jewer “

oleh -252 Dilihat
oleh
Kunker Komisi I DPRD Sulut ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang BPN RI

 

Jakarta, ManadoTempo – Banyaknya persoalan menyangkut tanah termasuk masalah ganti rugi tanah atas pembagunan fasilitas publik yang terjadi diwilayah Hukum Sulawesi Utara, maka mendorong Komisi I DPRD Sulut Bidang Pemerintah Hukum dan HAM untuk melakukan konsultasi ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang BPN RI, Kamis (5/10/2023).

Anggota Komisi I DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan ( HVK) kepada ManadoTempo.com menjelaskan substansi kunjungan terkait mekanisma pembayaran dana Konsinyasi atau
uang ganti rugi yang dititipkan Instansi yang memerlukan tanah kepada Pengadilan untuk penyalurannya.
“Tak bisa kita pungkiri semakin maju daerah dan Perkembangan infrastukturnya tentunya semakin banyak permasalahan tanah yang terjadi. Kami menerima banyak keluhan terkait tanah baik saat reses maupun ada masyarakat yang datang langsung melaporkan kepada kami,” jelas Legislator Dapil Tomohon -Minahasa ini.

Dalam diskusi ini Jelas Legislator Partai Gerindra ini dirinya menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dugaan ada beberapa tanah yang bermasalah di provinsi sulut.

Menyikapi beberapa aspirasi masyrakat provinsi sulawesi utara, Direktur konsolidasi tanah dan pengembangan Pertanahan Bpk Aria Indra Purnama mengusulkan agar Komisi I dan Masyarakat untuk menyurat Resmi ke BPN RI.

Ungkap HVK Aria juga menegaskan jika didapati ada oknum BPN Provinsi dan kab/kota yang nakal akan di jewer atau diberikan punishment.
” Silahkan lapor kepada kami kalau ada oknum oknum BPN yang nakal nanti saya sanksi tegas,”ungkap Aria .

Terkait masalah tanah timbul yang berdampak kepada masyarakat sekitar Aria juga mengingatkan agar pemerintah Provinsi dan kab/kota harus memperhatikan dampak sosialnya yaitu memberikan Santunan/kerohiman mengingat hal itu ada Regulasi yang mengatur.

“Semoga diskusi dengan BPN RI memberikan Impact Positif buat Masyarakat Sulawesi utara,” jelas Ketua APAP Sulut ini.

Tim komisi 1 yang melaksanakan kunker
Herol Vresly Kaawoan, Fabian kaloh, Hilman Idrus, Wakil ketua DPRD provinsi sulut Viktor Mailangkay dan staf komisi 1

Sementara itu dari BPN RI Komisi I di terima oleh
ARIA INDRA PURNAMA ST. MUM
Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, JERRYDETA PERWISIJANA SH MAP
Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Koordinator Wil 2 Sulawesi Utara dan Jajaran.

(Deasy Holung/**)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.