Manado Tempo – Meski dinilai memiliki kinerja yang baik sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintah Sulut, namun ternyata Badan Pengelolah Perbatasan memiliki sejumlah keterbatasan.
Selain kondisi kantor yang hanya di pinjamkan berada di lokasi bencana, juga badan ini tidak memiliki kendaraan dinas, baik mobil dinas maupun motor. Disamping itu ruangan yang digunakan saat ini pun sempit dan harus berbagi dengan KPID Sulut,” hal ini sebagaimana di sampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow, SE kepada wartawan usai RDP pekan lalu.
Padahal jelas Ketua Fraksi Partai Demokrat ini persoalan di Badan Pengelolah Perbatasan setiap pembahasan anggaran selalu disuarakan namuan tidak juga mendapat perhatian.
“Badan ini punya kinerja baik, tapi kasihan, kantor saja tidak punya. Saya akan terus suarakan,” tegas Walukow.
Sebagaimana diketahui Badan yang dipimpin oleh Ir. Djemmy Gagola M.Si ME adalah mitra Kerja Komisi I .
Saat RDP dengan Komisi I Djemmy Gagola , Jumat ( 13/10/2023) menyampaikan kurang kurang lebih 8 point penting untuk isu strategis percepatab pembagunan kawasan perbatasan negara di Sulur menjadi beranda terdepan negara yang maju, unggul dan sejahtera diantaranya :
-Pembangunan RS Tipe D Pratama Bersama SDM Kesehatan pada tiap Cluster pulau pulau kecil terluar.
-Tunjangan Khusus Aparatur (ASN) dan TNI yang mengabdi.
(Deasy Holung)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
