MJP Kritik Pemprov Sulut soal Penyandang Disabilitas dan RTRW Provinsi

oleh -753 Dilihat
oleh
Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) saat menginterupsi sidang paripurna

 

Manado Tempo -Kritikan tajam disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) saat Rapat Paripurna Penetapan APBD Sulawesi Utara tahun 2024 dan sejumlah agenda lainya yang digelar Senin (13/11/2023).

Skema RT/RW Sulut

Ada dua poin penting yang disoroti Ketua DPW PSI Sulut ini yakni, komitmen Pemprov Sulut terkait dengan keberpihakan politik anggaran dan program bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Utara serta terkait perubahan atas Perda RTRW Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034.

“Saya mempertanyakan komitmen pemerintah Sulawesi Utara dalam menjalankan amanat Perda Nomor 8 tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Dari tahun 2021 kita tetapkan dengan begitu banyak energi dan waktu sehingga bisa mencapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tapi sejauh ini belum terlihat komitmen nyata baik politik anggarannya disetiap sektor atau SKPD. Saya menilai Pemprov Sulut kurang serius mengurus saudara saudara kita penyandang disabilitas,”Sorot Melky.

Wakil Ketua BAPEMPERDA ini juga menyoroti RT/RW Sulawesi Utara yang terkesan lambat sehingga menempatkan Sulawesi Utara pada urutan ke 38 secara nasional.

‚ÄúPadahal kebijakan tentang perda RTRW memberi peranan dan kontribusi besar untuk keterpaduan dan keserasian pembangunan di daerah nyiur melambai. Saya berharap pak Gubernur mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan Perubahan atas perda Nomor 1 tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034. Dimana Pak Gubernur progresnya paling lambat dibanding provinsi lain. Sulut berada di urutan 38 atau paling bawah,” ungkap anggota Komisi I DPRD Sulut ini.

Tegasnya Komunikasi yang terputus dengan Kementerian dan antar Lembaga menjadi penghalang dalam penyelesaian RTRW.

“Saya melihat tidak ada keseriusaan pemerintah Sulut menyelesaikan Perda ini. Kemarin sudah sempat dimasukkan di Propemperda, kali ini dimasukan lagi. Padahal Ranperda ini sangat penting dan krusial karena RTRW bisa wujudlkan keterpadauan dan keserasiaan pembangunan di Sulut didalamnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ungkap Melky anggota DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung yang akan maju kembali pada Pileg 2024.

MJP secara tegas meminta agar Gubernur Olly Dondokambey dan jajarannya serius mengurus dua hal penting tersebut.

(Deasy Holung)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.