Manado Tempo – Meski tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang akan segara dimulai namun sangat disayangkan masih ada 5 Kabupaten di Sulut yang belum melakukan penandatangam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Ketua KPU Sulut Kenly Poluan saat Rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Sulut, harus menjelaskan daerah daerah yang belum melalukan penandatangan sebagaiman yang dimintakan oleh Ketua Komisi I Raski Mokodompit.
Jelas Poluan dari 15 Kabupaten /Kota masih ada 5 yang belum yakni Minsel, Bolsel Boltim Sangihe, Talaud.
” Ada beberapa hal yang menyebabkan belum ditandatangi NPHD.Padahal hal ini berpengharuh terhadap pilkada termasuk Pilgub untuk pembayaran tunjangan Ad Hock, “tandas Poluan, dikantor DPRD Sulut, Senin 18/12/2023k
Poluan pun meminta perhatian serius baik DPRD maupun pemerintah. Tegasnya kepentingan pelaksanan Pilkada ada di Kabupaten/kota
Sementara itu 10 Kabupaten /Kota yang telah menandatangi NPHD yakni Kota Manado dengan alokasoli Rp. 43 M, Minut, RP.43 M, Sitaro Rp. 26.5, Bitung Rp.33 M, Kota kotamobagu Rp. 22.5 M, Mitra Rp. 32 M , Bolmong Rp.42.6, Bolmut Rp.21.5, Tomohon, Rp. 20.3, dan Minahada Rp
47 M.
Meski NPHD telah ditandatangi, namun jelas Poluan anggaran ini belum bisa digunakan sampai trurunya PKPU.
“Terinformasi PKPU tahapan pemilihan kepala daerah akhir tahun atau awal tahun tahun dengan skema masih november.Jadi meski anggran hibah sudah ditandatangai penggunanaan nya nanti tunggu PKPU,”jelas Kenly.
Sementara itu Ketua Komisi I Raski Mokodompit meminta agar dalam.evaluasi APBD Kab/Kota pemprov dapat memberikan catatan dan perhatian khusus terhadap.daerah yang belum menandatangi NPHD.
(Deasy Holung )
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
