Politik Transaksional Indonesia Sangat Tinggi, Risat Sanger : Indonesia Harus di Reset

oleh -160 Dilihat
oleh
Relawan Gapura Nusantara (RGN) Sulawesi Utara, Risat Sanger didampingi pengurus

 

Manado TEMPO- Politik transaksional atau dalam pengertiannya memperdagangkan politik dan segala hal tentang kebijakan kekuasaan kewenangan, ada yang menjual dan ada yang membeli, sehingga kredo yang berkembang di tengah masyarakat adalah politik sarat dengan tukar-menukar jasa, proses transaksional. Saat ini kuat berlaku di negara kita apalagi Jelang pelaksanaan Pilpres 14 Februari 2024.

Hal ini pun di sorot oleh Relawan Gapura Nusantara (RGN) Sulawesi Utara. Ketua RGN Risat Sanger menilai Indonesia harus di-reset bila ingin menjadi benar.
“Kita terjebak saat ini dalam politik Transaksional. Ini tidak benar, ” tegas Risat.

Jelas Ketua RGN Sulut Risat Sanger saat melaksanakan Ngopi (Ngobrol Pipres) bersama wartawan di Sekretariat Bersama Relawan Ganjar-Mahfud, Kawasan Megamas Manado, Kamis (24/1/2023) mengatakan, poltik transaksionalnya sangat tinggi sekali apalagi ada kelompok elit politik yang menetapkan strategi demikian karena strategi itu ampuh, selain dalam penggalangan suara juga ampuh memblokade agar tim lain tidak berdebat secara rasional tapi dibentengi transaksional.

Kepada wartawan Risat didampingi sejumlah pengurus RGN Sulut mengingatkan agar masyarakat dapat bangun dari nina bobo atas situasi tersebut. Sebab yang dipertaruhkan adalah masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tidak ada seorang elit politik yang hidupnya sebagai seseorang yang sangat dermawan. Dermawan terlihat dari pencitraan tapi sebenarnya dia melakukan politik transaksional. Tak mungkin seseorang yg menilai politik itu dari rupiah tapi tidak menginginkan kembali rupiah itu,”ucap Risat kepada wartawan.

“Kami sudah diskusi secara matang bahwa kami ingin penyelenggara Pemilu tidak menutup mata dengan kondisi yang ada. Secara aturan memang dimungkinkan dalam masa kampanye ada nilainya tapi nilainya memiliki batasan. Dalam masa kampanye apabila melebihi batas toleransi yg dibatasi Undang-undang, seharusnya penyelenggara Pemilu bertindak tegas,” tegasnya.

Risat menyatakan, bahwa masyarakat terjebak oleh sebuah nilai yang mereka lakukan untuk mencoba membodohi masyarakat. Efeknya adalah saat mereka berkuasa maka mereka habis membagi ke kroni-kroninya.

“Inilah kenapa masyarakat harus membuka mata soal fenomena itu,” tambahnya lagi. Sembari mengakui ada sekelompok orang yang anti warna tertentu. RGN menilai ada satu kejenuhan dari orang-orang tersebut.

“Ini adalah tanda awas kepada partai-partai politik pendukung,” ujarnya, sambil berharap agar demokrasi terjaga di RI dan kepada masyarakat yg telah memilih pilihan politiknya kepada Ganjar-Mahfud, untuk tidak cepat pulang usai memilih. Menurutnya, masyarakat perlu mengikuti proses perhitungan suara.

“Foto dan kirim foto perhitungan suara supaya tidak ada celah penggelembungan suara dari paslon lain,” tutupnya.

(Deasy Holung)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.