ManadoTEMPO- Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak ingin jika menteri-menteri yang berasal dari parpolnya mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi.
Bukan tanpa alasan, Megawati mengatakan bangsa dan negara akan rugi jika menteri-menteri mundur dari jabatannya. Apalagi masa jabatan menteri hingga pada proses presiden dilantik tinggal beberapa bulan saja. Megawati berpikir, waktu yang singkat akan berdampak tidak baik bagi negara dan bangsa jika penggantinya hanya sekedar haus jabatan.
“Dari sisi pengalaman saya yang memang berpengalaman, paling tidak kalau terjadi perubahan itu ada dua. Kalau enam bulan saja dia (menteri baru) sudah mampu dan tau fragmentasi ist ok. Kalau tidak, yang bahaya bangsa dan negara akan goyah,” terang Ibu Megawati di acara talk show Rosi, Jumat (09/02/2024).
Megawati menegaskan, presiden itu institusi. Kita suka lupa republik ini dibuat dengan dua hal yaitu, ketatanegaraan dan ketatapemerintahan.
Nah, kenapa tidak tarik Menkeu Srimulyani dari kabinet Jokowi? Megawati menjelaskan, kalau saya berpikir masalah permainan yang seharusnya sudah berjalan dengan baik. Namanya pemilu bukan sebuah akhir ini proses.
“Sekarang ini presiden hingga tingkat menteri dan eksekutif ada jangka waktu. tapi yang jadi persoalan ketika saya hanya suruh mundur saja, yang rugi siapa, bangsa dan negara. Apalagi yang namanya menteri keuangan dia itu istilahnya yang dihitung butungnya bukan untungnya. Nah, kalau kiat itu salah apa yang akan terjadi kepada Indonesia. Saya ini warga negara Indonesia, Saya ingin dicitakan mereka (pendahulu) yang sudah berjuang hingga seperti sekarang bisa diberi nama orang Indonesia, dulunya tidak ada paling namanya Nusantara, itu karena perjuangan yang lain-lain,” terang Megawati.
Disentil soal suasana dalam kabinet tidak solid dan menteri dari PDI Perjuangan sudah bersiap koper, itu memang diakui Megawati yang memang ditahan dan tetap bekerja.
“Karena buat saya ibaratnya ada kursi ada meja saya harus berpikir mau ngangkat kursikah atau tetap ada supaya kamu bisa duduk dikursi. Kalau tidak ada kursi pasti disuruh berdiri sebagai umpamanya. Jadi saya bilang ke menteri, stay. Karena pasti kursi kosong nanti akan jadi rebutan, tapi kalau masa menjabat hanya untuk 10 atau 8 bulan saja apa toh yang akan dikerjakan, coba pikirkan. itu kalau orangnya mampuni, mengerti. Itulah hitung hitungan menurut saya yang tentunya menjadi sebuah nilai bagi para pemimpin agar bisa melihat itu. Bukan untuk kepentingan pragmatis. Maaf, memang presiden bisa jalan sendiri? itulah makanya dibikin kabinet,” urai Megawati.
Dipertegas Megawati, ketika pertama kali bikin kabinet. “Saya bilang, disini tidak ada yang namanya orang partai yang adalah presiden dan wakil presiden dan para pembantunya. artinya presiden perlu pembantu,” kata Megawati.
Soal kenapa sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tidak mengambil langkah menarik menterinya sebagaimana ada permintaan dari berbagai kalangan, Megawati menjelaskan dirinya punya cara berpikir dengan melihat situasi dan kondisi yang holistik.
“Saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju tetapi cara berpikir saya berupaya untuk bisa melihat sebuah sikon yang holistik. ini hanya 8 bulan dan kalau dikeluarkan menteri dan digantikan seseorang yang kepentingannya hanya jadi menteri tapi sisi pengetahuan politiknya, saintifik dia ternyata tidak sesuai. saya tidak bisa bayangkan. Maunya saya, bangsa saya beres dan sejahtera sesuai perundangan bukan maunya saya,” ungkap Megawati.
Bukan hanya itu, Megawati mengisyaratkan dalam mengambil keputusan banyak hal yang harus dipertimbangkan hingga mengatakan kita kan juga musti lihat sikonnya dunia.
“Ya, seharusnya saya katakan banyak orang mau-maunya sendiri . Perudangan kita susah payah dibuat. intinya dari perudangan itu yang namanya konstitusi UUD 45 ada turunannya, tapi sekarang buat undangan sendiri entah apa itu. Juga tolong kalau ada yang bilang ibu Megawati suka marah-marah itu tidak, saya lembut ke tanaman dan hewan saja saya sayang. Tapi kalau tidak begitu (marah) kan seperti tidak ada yang mengetok kalau kamu itu orang Indonesia punya perundangan,” pungkas Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. (inot/*)
