Dinilai Tidak Netral, Koalisi Masyarakat Sulut Pro Demokrasi Desak DPR Copot Presiden Joko Widodo

oleh -214 Dilihat
oleh
Koordinator Risat Sanger dan anggota Saat Konpres di.Lion Hotel (16/2)

ManadoTEMPO- Rencana Aksi unjuk rasa Koalisi Masyarakat Sulut Pro Demokrasi untuk menggelar aksi unjuk rasa dikantor DPRD Sulut, Bawaslu,KPU dan Media Tribun Manado Jumat (16/02/2024) batal di gelar.

Hal ini pun di sampaikan oleh Koordinator Koalisi Masyarakat Sulut Pro.Demokrasi, Risat Sanger kepada Wartawan saat konferensi Pers di Lion Hotel Manado siang tadi.

Risat yang didampingi Kabag Hukum Reinert Timoty, Kabag Humas Ronald Ginting, Temy Perwakilan Mahasiswa Papua dan Dicky dari Jaringan aktifitas menjelaskan batalnya demo akibat tidak keluarnya surat pemberitahuan untuk Demo oleh Polda Sulut.
“Kami sudah mengurus surat ijin sejak selasa kemarin, namun sampai kemarin tidak kunjung keluar. Sehingga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum kami menunda demo.Namun Kami tidak tahu apakah ini ada kekeliruan administrasi atau karena isu sensitif yang akan kami sampaikan dimana kami.minta Presiden turun dari jabatannya,” jelas Risat.

Tegas Risat alasan pihaknya meminta Presiden turun karena pertama dalam pemilihan umum legitimasi dari proses bagian yang amat penting sampai menuju legitimasi hasil akhir sebagai warga negara yang baik kami memutuskan untuk menghormati yang nantinya akan menjadi hasil Pemilu 2024 hingga adanya pelantikan yang menggantikan presiden nantinya,kami akan loyal terhadap kepentingan Republik akan tetapi seperti yang di ketahui masyarakat bahwa adanya dugaan-dugaan berselirewan baik yang sedang disampaikan oleh bocor halus tempo, yang terakhir adalah,ini semua merujuk dari kesiapan-kesiapan yang kami lihat adanya upaya-upaya kotor dibalik pemilu tersebut.”jelas Risat

Kedua tambahnya Sebagai masyarakat pastinya kecewa terhadap presiden karena terkesan terlalu cepat menyampaikan ucapan selamat hanya melalui data perhitungan cepat.
” Guna apa ada lembaga KPU bilamana presiden pak Joko Widodo sebagai kepala negara masih aktif dengan berdasarkan quik count yang langsung buru-buru memberikan selamat kepada salah satu paslon, kami melihat tidak ada kenetralan posisi itu sehingga merujuk dari UUD 1955 pasal 7a, bahwa memungkinkan kami mengusulkan kepada dewan perwakilan rakyat di senayan itu untuk mengusulkan pencpotan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden karena kami malu pada proses tersebut,”ungkapnya.

Ia pun sangat menyayangkan ada beberapa mahasiswa papua yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
“sebagai warga negara bagian dari peserta daftar pemilih tetap hanya karena persoalan admistarif tidak bisa memilih ini ada ratusan sampai ribuan yang ber e-KTP sedang menempu studi di Sulut dan kemarin tidak bisa memberikan hak suaranya di TPS-TPS.”ujarnya

Sementara itu kuasa Hukum Reiner Timothy Daniel SH, mengatakan Terkait dengan ketidak netralan Presiden RI dimana sebelum proses pemilihan, semua telah melihat berbagai macam dinamika dan tindakan-tindakan presiden secara nyata berdasarkan etika berbangsa itu sangat tidak layak

“Seperti yang kita ketahui ada justifikasi oleh presiden yang dikatakanya bahwa presiden boleh berkampanye, Presiden boleh memihak dengan mengutip pasal juga. Menurut kami itu sangat tidak etis dimana presiden mengutip pasal UU pemilu hanya mengutip sebagian pasal sementara ada juga pasal di UU pemilu yang mengatakan bahwa pejabat negara itu tidak boleh mengajak untuk melakukan kegiatan yang mengajak berkampanye, “jelasnya.

“Berdasarkan hal tersebut kami melihat Presiden dapat diberhentikan dengan tindakn-tindakan seperti itu mengapa karena di UUD 1945 itu di dalam pasal 7a pasal ke 2 UUD 1945, Presiden dan wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran Hukum berupa penghianatan terhadap Negara Korupsi,Tindak pidana berat laninya atau Perbuatan tercelah maupun tidak lagi memebuhi syarat sebagai presiden, secara demokrasi kita melihat bahwa telah turunya beberpa universitas yang ada di Indinesia ditambah lagi demo-demo yang kita lihat hal ini disebabkan tindakan dari pada Presdiden tersebut,”pungkas Reiner.

Kepada KPU dan Bawaslu ungkap Risat Sanger pihalnya tetap pervaya bahkan ingin memperkuat dan mendorong agar tetap kuat hingga akhir bekerja secara jujur dan adil.

(Deasy)

No More Posts Available.

No more pages to load.