ManadoTEMPO–Dalam upaya mengeluasi kinerja jajaran BPN Sulut di 15 Kab /kota, maka Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (2/4/24) sore, menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Evaluasi Program Strategis Nasional Tahun 2023 dan Layanan Pertanahan Triwulan I Tahun 2024 yang digelar selama 3 hari.
Rakerda yang diselenggarakan di Ballroom Novotel Manado ini, dihadiri Ahmad Muqim Haryono selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN Sulut dan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Sulut, Rahmat Nugroho.
Dalam keterangan persnya, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN Sulut Ahmad Muqim Haryono mengungkapkan bahwa rakerda dilaksanakan guna mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan selang tahun 2023 agar supaya linear dengan program dari pusat.
“Namanya evaluasi itu seperti inspeksi kita sudah dimana dan akan melakukan apa itu yang setiap kali kita inginkan evaluasi. Kali ini apa yang harus dilakukan harus linear dengan pusat yg dipusat kemarin pada saat rakerna kita ada 3 pencanagan utama 1. Sertifikat Elektronik 2. WDK 3. Kota/ Kabupaten Lengkap se indonesia dimana 104 kantor pertanahan yang sudah ditetapkan,” ungkap Haryono.
Haryono juga menjelaskan dari 104 kantor, sulut mendapat 1 yang terpilih untuk mengikuti arah digital itu WDK.
“Sertifikat elektronik digital ini kita perlu menyamakan visi menyamakan langkah dan target target yang kita sampaikan. Walaupun yang ditunjuk adalah Manado yang serba digital kantor lain boleh bertahap untuk mengikuti serba digital. Jadi point kita untuk tahun ini itu,” jelas Haryono.
Lanjut Haryono, disetiap tahun isunya selalu berbeda, sehingga memang harus disosialisasikan.
“Karena setiap tahun isunya berbeda beberapa tahun lalu PTSL, Layanan elektronik. Tahun ini pak menteri itu menyampaikan hal itu. Sehingga memang harus disosialisasikan juga. Karena itu kita butuh teman-teman media untuk mencanakan bahwa ATR/BPN akan fokus ke kegiatan full digital salah satunya adalah sertifikat digital,” bebernya.
Saat disinggung apa tujuan dari Digitalisasi sertifikat ini, tandasnya untuk mencegah aksi aksi mafia tanah termasuk juga keterlibatan oknum oknum internal BPN.
“Dengan digitalisasi ini tidak bisa sembarang orang mengakses data sehingga melalukan perubahan perubahan administrasi dan hanya yang bersangkutan yang memiliki OTP yang bisa mengakses,” jelasnya.
Haryono juga memgatakan, beberap waktu lalu BPN telah bertemu dengan lembaga anti rasua dan sudah 361 sertipikat elektronik.
“Kemarin waktu kita bertemu dengan KPK, kita sudah mengeluarkan 361 sertipikat elektronik, sebagai contoh untuk kantor kantor pemerintah. Kenapa kantor pemerintah yang kita pilih, karena kantor pemerintah itu cenderung tidak dinamis seperti balik nama, waris. Tapi dengan situasi sekarang sudah tidak bisa dipilih pilih nanti, terutama Manado,” tandas Haryono sembari menambahkan semua layanan akan kita elektronikan termasuk out putnya, dimana sertipikatnya sudah elektronik.
(Deasy Holung)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
