ManadoTEMPO – 11 Pasal Kode etik dan UU Pers nomor 40 tahun 1999, harus menjadi pedoman bagi Wartawan dalam melaksanakan tugas Jurnalistik.
Demikian diungkap Vocke Lontaan Ketua PWI Sulut dalam kegiatan media gathering “Pelibatan Media Sebagai Early Warning System Proses Pencegahan Pelanggaran Pada Pilkada di Sulawesi Utara tahun 2024” yang digagas Bawaslu Sulut di Swissbell Hotel Manado Jumat (14/6/24).
Tandasnya, dengan memahami hal ini maka Wartawan akan terhindar dari berita berita HOAX terlebih dalam menghadapi pilkada 27 November 2024.
Dirinya juga mengingatkan agar Pers tetap menjaga integritas, independen dan tetap profesional.
“Media harus berintegritas. Dalam Pilkada nanti pers harus mengawal dan ikut berperan aktif memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” tegasnya
Menurutnya dalam menjaga integritas pemberitaan khususnya terkait tahapan pilkada wartawan bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai dengan nilai kode etik di tempat dimana bekerja.
Dalam perhelatan Pilkada serentak 2024, Pers membantu penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu dalam setiap tahapan. Penyelenggara dan Pers bekerjasama untuk berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada nanti.
Namun, lanjutnya, Kadang kalah pers bukan lagi menjadi wasit tapi jadi pemain. Dalam artian memihak salah satu calon di Pilkada 2024 nantinya.
Selain itu media massa juga diharapkan mengoptimalkan perannya dalam menyampaikan Informasi sebagai pengontrol social. Misalnya menyangkut adanya dugaan pelanggaran Pemilu Pilkada biasanya diketahui berawal dari isi pemberitaan media massa. Tentu isi pemberitaan tersebut harus sesuai fakta dan data yang akurat.
“Jadi, media massa yang berintegritas mempunyai peran dan posisi yang sangat strategis,”ucapnya.
(Deasy Holung)
