Manado TEMPO – DPRD Sulut menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian /penjelasan Gubernur tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulut 2023, sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tersebut dan jawaban Gubernur atas fraksi serta penyampaian/penjelasan dprd terhadap 3 (tiga) buah ranperda prakarsa DPRD tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, ranperda tentang pemberdayaan pemuda, dan ranperda tentang perlindungan dan pelestarian danau tondano, sekaligus pendapat gubernur terhadap 3 (tiga) buah ranperda tersebut serta tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr.Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD yang dihadiri wakil Ketua Viktor Mailangkai dan Raski Mokodompit, Jumat (14/06/2024).
Ketua DPRD Sulut, dr.Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD dalam sambutanya mengatakan
Keberhasilan yang merupakan bukti nyata komitmen pemimpin daerah kita, gubernur bapak prof. Dr. (hc) olly dondokambey, se, dan wakil gubernur bapak drs. Steven o. E. Kandouw dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat sulawesi utara yang juga memberi harapan baru bagi masa depan bumi nyiur melambai tercinta, terus kita rasakan hingga saat ini.
Lewat program – program inovatif, diantaranya pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta pelatihan keterampilan bagi para pemuda, odsk mampu mendorong kewirausahan dan berbagai investasi baru.
“Berdasarkan rilis badan pusat statistik sulawesi utara pada beberapa waktu yang lalu, jumlah angka kerja sulut berdasarkan survei angkatan kerja nasional (sakernas) pada februari 2024 sebanyak 1,34 juta orang, naik 26,13 ribu orang dibanding februari 2023. Tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 0,67 persen poin. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka februari 2024 sebesar 5,98 persen, turun sebesar 0,21 persen poin dibanding februari 2023,”jelas Legislator PDIP ini,”ucapnya.
Tambah Silangen, Ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan ODDK berhasil mencatatkan penurunan signifikan dalam upaya menekan tingkat pengangguran. Kerjasama dengan sektor swasta dan peningkatan infrastruktur, turut memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan banyak lapangan kerja. Atas dasar itulah, dprd terus berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah kita.
Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dalam penyampaian, bertekad meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga bisa memberi dampak pada upaya mensejahterakan warga Bumi Nyiur Melambai.
Olly yang didampingi Steven Kandouw mengungkapkan, pelaksanaan APBD sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan warga Sulawesi Utara.
Kata Olly, menjadi kebanggaan berdasarkan pemeriksaan BPK, pengelolaan APBD Sulawesi Utara selalu meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 10 tahun terakhir.
“Di mana delapan di antaranya di masa ODSK,” ujar Olly.
Katanya, komponen APBD maju signifikan yang berdampak para laju gerak pembangunan daerah.
“Ini juga tak lepas dari dukungan, masukan konstruktif seluruh fraksi, DPRD Sulut,” katanya.
Terkait pelayanan publik, OD mengatakan, kualitasnya wajib ditingkatkan.
“Kita akan melakukan langkah-langkah kongkret untuk memastikan pelayanan publik lebih baik dan efisien. Kami yakin dan sadar itu kunci mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kemudian, ODSK bertekad mewujudkan pengelolaan keuangan keuangan daerah yang transparan.
“Kami komitmen soal transaparansi dan tepat sasaran sehingga maksimal bagi masyarakat,” kata Olly.
Terakhir, OD mengungkapkan, pembangunan infrastruktur tetap jadi prioritas
Soal infrastruktur, Olly bilang tidak hanya harus merata tapi terjamin kualitasnya. “Infrastruktur yang baik akan mendorong ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Hadir dalam rapat paripurna ini, Sekprof Sulut Steve Keppel serta pejabata eselon 2 juga PLT Sekwan Weliam Niklas Silangen dan sejumlah pejabat lainnya.
(Advetorial )
