ManadoTEMPO— Upaya DPRD Sulut untuk memfasilitasi kepentingan Masyarakat Nelayan Sindulang dan karangria dengan PT Manado Utama Perkasa (MUP) guna mencari win win solution atas reklamasi pantai harus berakhir deadlock.
Pasanya perwakilan nelayan yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Selasa, (9/7/2024) memilih untuk (Walkout) keluar ruangan dan meninggalkan ruang rapat meski belum mendengarkan penjelasan dari Pihak PT MUP dan Sikap politik DPRD Sulut.
Terkait hal ini, Pimpinan Rapat James Tuuk, kepada wartawan menyatakan menghormati sikap nelayan, dan menghargai ketika mereka membawah aspirasi ke lembaga DPRD. Namun sayangnya masyarakat terkesan kurang percaya kepada lembaga dewan dan memaksakan apa yang ada dipikiran mereka untuk di setujui.
“Kami ini sebagai wakil rakyat diberikan amanat untuk menerima semua aspirasi apakah masyarakat, nelayan maupun pihak perushaan yang ada investor yang juga masyarakat. Kami sangat sayangkan belum mendengar apapun sudah keluar,” ungkap,” Tuuk
Harusnya tegas Tuuk, jika merasa ada surat seperti Amdal, yang dinilai oleh nelayan tidak sesuai maka silahkan tempuh jalur hukum ke PTUN.
Sekjen aliansi masyarakat pesisir dan pulau-pulau peduli lingkungan Nomaden Piter Susundame mengungkapkan pembahasan tersebut mulai berbelok sehingga menuduh DPRD main-main.
“Kenapa putusan DPRD berubah dan kelihatan main-main. Sepertinya ada drama yang dimainkan lembaga ini. Awalnya kami menangkap semangat untuk menolak reklamasi tapi pertemuan berikutnya sudah lain. Kami sudah laporkan,” ungkap Piter Selasa.
Menurut Piter, pada rapat dengar pendapat pertama, keputusan DPRD adalah menolak reklamasi, tapi ternyata suratnya tidak kemana-mana.
“Langkah selanjutnya ini akan kita laporkan ke BKD apa, Badan Kehormatan Dewan kek, badan kehormatan luar angkasa kek, kehormatan abulepo, ya?,” ujar Piter.
“Saya Nomaden Piter Susundame Sekjen aliansi masyarakat pesisir dan pulau-pulau peduli lingkungan menolak reklamasi pantai,” tegasnya.
Diketahui, ‘Abulepo’ merupakan ungkapan kepada seseorang yang melakukan kebohongan oleh Piter di plesetkan untuk suatu Badan Kehormatan.
Dalam rapat ini sejumlah perwakilan nelayan juga mendesak agar perusahan memperlihatkan dan menyerahkan ijin ijin reklamasi ini.
Terkait sikap warga yang walkour dari ruang rapat, James Tuuk memastikan akan melaporkan hal ini kepada pimpinan rapat.
“Apakah akan keluar rekomemdasi baru atau seperti apa saya yang ditugaskaan Pimpinan Dewan akan melaporkan kondisi yang terjadi,” ucapnya.
Sementara terkait surat surat yang dimintakan oleh nelayan tegas James itu merupakan harta kekayaan dari Perusahan yang tidak mungkin diserahkan kepada semua.
Walau tandasnya surat tersebut juga diharapkan dapat diserahkan ke lembaga DPRD.
(Deasy Holung)
