Manadotempo Tomohon.
Gonjang-ganjing penolakan Ramperda LPJ walikota tentang penggunaan APBD 2023 dari 2 Fraksi di DPRD Kota Tomohon mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat Tomohon, dimana Perhelatan ajang Pilkada Kota Tomohon semakin panas. Drama dan aksi tolak menolak baik Laporan Pertanggung jawaban maupun APBD Perubahan dipertontonkan legislatif sejak tahun anggaran 2022 hingga 2023.
Masyarakat merasa aksi legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai, sementara kepentingan rakyat diabaikan.
“Jika kita perhatikan mulai dari tidak diagendakan LPJ walikota terhadap penggunaan APBD Tahun anggaran 2022. Selanjutnya penolakan terhadap APBD Perubahan Tahun 2023, dan berakhir dengan penolakan APBD Tahun anggaran 2023, juga yang terakhir ini penolakan Terhadap Ramperda LPJ Wali Kota Tahun 2023, itu semua sama halnya menghambat kepentingan masyarakat karna APBD itu untuk kepentingan Rakyat.” Ungkap Andrikus Wuwung Tokoh masyarakat Kota Tomohon.
Wuwung juga menambahkan, Kami juga paham ini tahun politik sehingga yang diutamakan kepentingan politik tapi tidak perlu terlena dalam pertarungan politik dan lupa pada kepentingan rakyat. Karena yang justru dinilai rakyat tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa DPRD Kota yakni partai golkar.
“Ya, mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi dewan sehingga dengan gampangnya mengambil keputusan”, tegas mantan Sekwan Kota Tomohon itu.(***).
#
#
#
