SULUT, ManadoTEMPO – Kehadiran ratusan kaum perempuan mulai usai 17 hingga 81 tahun dalam giat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Perempuan terkait prosedur pengawasan data dan daftar pemilih pada pemilihan gubernur, wakil gubernur dan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024 Provinsi Sulut. Yang dilaksanakan Bawaslu Sulut mulai 13-15 September di Swiss-belhotel Maleosan yang digagas Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas dibawah Koordunator Steffen Stevanus Linu, SS.MAP diapreseasi oleh Ketua Bawaslu Sulut, Dr.Ardiles Mewoh.
Saat membuka Kegiatan Mewoh menyatakan, baru kali ini mendapati semua peserta adalah kaum perempuan bahkan dari berbagai latar belakang status dan usia.
” Mantap pak Steffen dalam berbagai kegiatan baru kali ini saya melihat semua peserta adalah kaum perempuan.Ini langkah yang tepat dan strategis”ucapnya.
Jelas Ardiles pengawasan partisipatif terlebih pelibatan kaum perempuan sangat penting
” Saya ambil contoh 49.6℅ Pemilih disulut adalah Perempuan atau 970.180 pemilih dari 1. juta 957. Hampir setengah pemilih perempuan kalau hanya diundang laki laki, maka akan banyak Ibu Ibu atau perempuan yang tidak paham posisi startegis mereka,” jelas Mewoh.
Dirinya berharap dengan meibatkan kaum perempaun secara aktif dalam pengawasan pilkada agar Pilkada berjalan sesuai Rel atau yang sebenarnya.
” Kita butuh bantuan ibu -ibu. mari jo kita awasi sama. Bagaimana kalau lihat calon bagi uang, atau kampanye ujaran kebencian, berita hoax, kami minta laporkan,”imbau Ardiles.
Ardiles juga berharap agar Kaum Perempuan Jadi agen sosialisasi Pilkada, ajak untuk mencoblos sekaligus mengawasi semua tahapan.
“Mau diibadh Wki, Lansia, Bantu Bawaslu. Sederhana kalau ada yang lihat potensi pelanggaran lapor, didesa atau kelurahan ada satu orang , simpel dan sesederhana itu,” tandasnta.
Perempuan di Sulut orang hebat, tokoh tokoh politik, Ibu.Walanda Maramis telah meletakkan itu menjadi legislator perempuan pertama.
Ia berharap ada pengawasan partisipatif khusus dari perempuan, baik melalui kelembagaan maupun kepemudaan.
“Kami berharap betul bahwa mengawal demokrasi khususnya diprovinsi Sulut tidak hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau bawasu sebagai leading sektor pengawasan tetapi juga ibu ubu maupun mahasiswa, tokoh agama, dan tokoh adat kaum perempuan milenial” Harapnya.
(Deasy Holung)