JAKARTA, ManadoTEMPO -Pelakaanaan Orientasi Bagi anggota DPRD Propinsi termasuk Sulut yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber daya manusia (BPSDM) Kementrian dalam negeri, dihari kedua , Rabu, 2 Oktober 2024 berlangsung menarik.
Pasalnya materi yang dipaparkan oleh pihak Kementrian dalam negeri terkait hak dan kewajiban anggota DPRD, menjadi persoalan yang hangat dibahas, bahkan terpantau sejumlah pertanyaan kritis disampaikan baik menyangkut hak Imunitas DPRD maupun juga hak keuangan, pakaian dinas hingga Atribut di sorot oleh Anggota DPRD Sulut Amir Liputo.
“Di hari kedua kita mendapat materi tentang hak dan kewajiban anggota DPRD. Dalam materi itu salah satu bagaimana kita menjalankan fungsi fungsi dewan baik menyangkut pengawasan, kemudian budgeting dan pembentukan ranperda,” ucapnya kepada wartawan disela sela Orientasi
Menurut Legislator PKS ini, dalam melaksanakan tugas tersebut maka DPRD ditunjang dengan beberapa anggaran, salah satu adalah pakaian dinas dan atribut.
Menariknya melalui pihak kemendagri terungkap jika atribut seperti pin adalah hak anggota Dewan, melekat sementara pihak sekretariat dewan menilai itu hanyalah dipinjam pakaikan karena merupakan belanja modal.
” Kemarin kita pada saat pelantikan teman teman sekwan mendapatkan petunjuk katanya dari kemendagri pin yang selama ini melekat sebagai atribut dewan itu tidak lagi menjadi milik atau hak anggota tapi itu merupakan barang pinjam pakai.Hari ini karena kebetulan pematerinya dari kemendagri maka kami bertanya, penjelasan beliau bahwa di PP itu menjadi hak yang melekat pada pakaian dinas,” jelasnya.
“Karena ketika kami turun di lapangan maka itulah yang menjadi lambang bahwa kita sebagai anggota dewan,” tambahnya.
Meski demikian Liputo menilai apa.yang dilakukan pihak sekretariat DPRD tidak keliru karenaa didasarkan pada surat edaran bahwa belanja di atas 1 juta itu masuk belanja modal sehingga menjadi aset pemerintah yang harus dikembalikan.
Menurut Liputo tumpang tindihnya aturan inj harus di clearkan atau dituntaskan oleh kemendagri sehingga tidak diimplemntasikan keliru dan dikemudian hari berdampak hukum.
“Yang namanya belanja modal berarti harus dikembalikan. Inilah salah satu contoh yang kani pertanyakan di bimtek hari ini adalah timpang tindihnya aturan,” tandasnya
Kadang kadang teman teman dari pusat membuat aturan, teman teman di bawah tinggal melaksanakan ternyata bertentangan dengan aturan yang lain. “Nah, yang saya khawatir di akhir masa jabatan ini menjadi masalah baru bagi anggota DPRD. Kalau kita sudah tanda tangan di atas meterai bahwa itu harus siap dikembalikan dan tidak dikebalikan dia musti kena delik hukum,” tegas legislator 2 Periode ini.
Meski demikian Liputo menilai dalam penyajian materi menarik untuk diikuti dimana , tugas pokok DPRD itu dijelaskan begitu teliti. Menjaga kedaulatan, menjaga persatuan, yang paling ujung bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat
“Jadi kita tidak hanya berbicara hak keuangan tapi bagaimana mampu mengiplimentaiskan tugas tugas dewan yang pada ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Misalnya tadi ditunjukan, kita susus APBD apa prioritasnya. Ternyata di sulut itu baru dua tiga daerah yang tingkat kesehatan, tingkat pendapatan perkapita, tingkat pendidikannya yang sudah bagus,”ujarnya
Dengan kondisi ini maka jelasnya, APBD harus fokus pada persoalan tersebut, politik anggaran diarahkan kesana. Menurut Liputo banyak ilmu yang didapatkan cukup bagus bagaimana membedah itu agar ketika melakukan pembahasan APBD DPRD sudah tahu lokusnya tinggal kunjungan daerahnnya.
” Misalnya kalau kesehatan apa yang tidak ada, puskesmaa , kita bangun puskes anggarannya untuk itu . Contoh, ada puskes tapi tidak ada dokter, kita minta formasi dari pusat dokter sehingga ke depan kemampuan daerah itu, baik pendidikan dan kesejahteraan makin baik,”tandasnya.
(Deasy Holung)
