SULUT, ManadoTEMPO – Meski telah dilantik, sebagai Anggota DPRD Sulut periode 2024-2029 sejak 9 September 2024 silam, namun hingga kini alat kelengkapan Dewan (AKD) belum juga terbentuk.
Akibat belum terbentuk AKD maka kerja Dewan Selain mengikuti orientasi anggota DPRD juga menerima aksi unjuk rasa warga atau aspirasi di kantor dewan.
Terpantau anggota Dewan masih menempati ruang fraksi. Sementara mereka.telah digaji dengan uang rakyat.
Hal ini disebabkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Sulut belum terbentuk. Informasi yang dirangkum wartawan, awalnya sudah deal dimana FPDIP pimpin Komisi III dan IV, serta Badan Kehormatan, FPG jadi ketua Komisi II, FPD pimpin Komisi I dan FNasdem, Di Bapemperda. Fraksi Gerindra kabarnya hanya di posisi wakil ketua ataupun sekretaris disetiap komisi.
Namun, ‘kesepakatan’ awal ini agak terganggu karena tensi Pilkada ikut mempengaruhi komukasi lintas parpol.
Ada yang ingin Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersatu di AKD dan singkirkan FPDIP.
Diketahui, Fraksi PDIP Sulut berjumlah 19 orang, sedangkan Fraksi Golkar, Demokrat dan Nasdem masing-masing 6 orang dan Fraksi Gerindra 5 orang.
Lobi dan komunikasi lintas fraksi saat ini sangat tegantung kepada lima ketua fraksi di DPRD Sulut masing-masing Rocky Wowor (FPDIP), Cindy Wurangian (FPG), Royke Anter (FPD), Braien Waworuntu (FNasdem) dan Lucky Schramm (FGerindra).
“Lima ketua fraksi di DPRD Sulut adalah politisi muda dan handal. Mudah-mudahan secepatnya ada komunikasi dan kesepakatan untuk pembentukan AKD. Hal ini penting, karena tugas dan tanggungjawab anggota DPRD Sulut akan nampak setelah AKD terbentuk. Kalau mengutamakan ego masing-masing fraksi akan berdampak pada kerja-kerja politik dan tidak menciptakan kebersamaan,”ucap sejumlah legislator Sulut kepada wartawan
(Deasy Holung/**)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
