Sulut, ManadoTEMPO – Anggota Pansus Pelindungan dan Pelestarian Danau Tondano DPRD Sulut 2019 – 2024, Herol Vresly Kaawoan (HVK ) yang juga Putra asal minahasa ( Tolour) berbangga dan bersyukur saat menghadiri debat calon Gubernur dan wakil Gubernur sulut di Gedung Wale Ne Tou Tondano Minahasa beberapa pekan lalu.
Jelas Anggota DPRD Sulut Periode 2019-2924 ini , salah satu tema debat yakni kesejahteraan Masyarakat. Pak YSK mempertegas akan memperjuangkan bahkan meminta pemerintah pusat tekait politik anggaran APBN untuk melestarikan, membangun spot” wisata yang berstandar internasional di seputaran danau tondano, dan tentunya dengan Sinergitas dengan pemerintah pusat Presiden terpilih Prabowo Subianto ini bisa berjalan dengan baik dan cepat.
Dan ini bisa memberikan Multy player effect buat kesejahtraan masyarakat seputaran danau Tondano
“Dan ini merupakan bukti Nyata kecintaan beliau YSK tuama minahasa/Tolour asal kakas mamanya, dan Remboken Oma Tua terhadap tanah leluhurnya Minahasa,” ungkap ketua OKK DPD partai Gerindra Sulut ini.
Sebagaimana Pdi ketahui Danau Tondano Masuk 15 Danau prioritas, yang perlu di selamatkan karna kondisi saat ini banyak di penuhi Eceng gondok dan ini sudah di atur dalam (Perpres) No 60 thn 2021 tentang Penyelamatan danau prioritas Nasional yang di teken Presiden Joko Widodo pada 22 juni 2021
Selasa 12 November debat terakhir dengan tema
Tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, sinergi pemerintahan di semua tingkatan, serta pengelolaan wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal sebagai upaya memperkokoh NKRI dan wawasan kebangsaan
Tema ini Jelas HVK, sangat baik karena ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi berarti kita melihat tentang perubuhan SDM, organisasi dan mekanisme standar prosedur, ketika berbicara tentang tatakelolah pemerintahan berarti kita menata kebutuhan organisasi, ketika berbicara masalah pelayanan publik kita berbicara ttg akuntabilitas atau transparansi integritas dan kepuasan masyarakat, kemudian ketika pula berbicara tentang pengelolaan wilayah perbatasn kita harus melihat dari 2 aspek pemenuhan dasar yaitu infrastruktur dan SDM krn wilayah perbatasan mencakup daerah yg berbatasan lsg dgn negara lain kemudian kawasan perbatasan merupakan wilayah sepanjang perbatasan negara lain, yg tidak lepas dari permasalahan yg ada
“misalnya: reformasi birokrasi yang ternyata indeks reformasi birokrasi tahun 2023 pemprov sulut berada pada nilai 56 atau predikat C
Kemudian permasalahan perbatasan terkait dokumen kerjasama negara indonesia filipin (BCA border crosing agreetment dan BTA border trade are) di dalamnya berisi salah satunya terkait jumlah atau nominal transaksi keuangan yg sudah tdk sesuai dgn keadaan saat ini yang sudah berumur 45 tahun sampai saat ini belum ada revisi ,” jelasnya.
Terkait pelayanan publik, tandasnya masih banyak masyarakat yabg melakukan pelayanan di Rumah sakit tidak maksimal, dokumen kependudukan yang masi banyak belum memiliki serta akses pelayanan publik untuk penyandang difabel masih minim.
(Deasy /**)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
