Manadotempo Tomohon,
Dalam sesi tanya jawab pada debat ketiga Pilkada Kota Tomohon 2024 yang diadakan oleh KPU, terlihat pasangan calon (paslon) MECM dan WLMM kompak menyerang petahana, Caroll Senduk. Berbagai tuduhan dilontarkan terkait manajemen pemerintahan, birokrasi, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. Namun, tuduhan-tuduhan tersebut dipandang cenderung spekulatif dan tidak didukung bukti yang memadai.
Wali Kota Caroll Senduk, yang kembali mencalonkan diri bersama wakilnya, Sendy Rumajar (CSSR), menanggapi serangan tersebut dengan tenang. Caroll menyatakan bahwa segala aspek dalam pemerintahan Kota Tomohon telah berjalan sesuai mekanisme yang jelas, dengan pengawasan ketat dari lembaga-lembaga yang kompeten, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tomohon telah melalui mekanisme yang jelas dan mendapat pengawasan dari instansi pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, serta Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengelolaan keuangan pun telah diaudit oleh BPK, yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut,” ujar Caroll dengan tenang.
Menanggapi isu meritokrasi dalam penempatan jabatan, Caroll juga mengklarifikasi bahwa Kota Tomohon telah menerima penghargaan sebagai salah satu daerah terbaik tingkat nasional dalam hal meritokrasi dari Ombudsman RI. Caroll menambahkan, “Saya bingung dengan serangan-serangan mereka, karena faktanya pemerintahan berjalan lancar tanpa hambatan. Mungkin mereka yang berhalusinasi.”
Caroll mengingatkan bahwa dalam era demokrasi, terdapat mekanisme pengaduan yang jelas bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik melalui Ombudsman untuk pelayanan publik, inspektorat, hingga PTUN untuk kasus yang membutuhkan jalur hukum. “Namun, semua tuduhan yang disampaikan dalam debat tidak pernah tercatat sebagai laporan resmi,” tegasnya.
Menutup pernyataannya Caroll bersama pasangannya, Sendy Rumajar, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh provokasi dan hoaks. “Percayakanlah pengawasan kepada lembaga-lembaga yang memiliki wewenang. Pemerintahan di Tomohon telah diawasi oleh institusi negara resmi dan sah seperti Ombudsman, BPK, dan Menteri terkait,” ujar Caroll, menegaskan bahwa pemerintahan Kota Tomohon tidak berada dalam “ruang hampa”, tetapi diawasi secara ketat.
Pesan ini disampaikan oleh CSSR untuk memastikan warga Tomohon tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan tetap berpegang pada fakta serta penilaian yang telah diberikan oleh lembaga resmi.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
