Sulut, ManadoTEMPO- Ketua Fraksi Partai Golkar Priscilla Cindy Wurangian, MBA memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Pemerintah Sulut terkait Ranperda APBD Sulut Tahun anggaran 2024, untuk di tindaklanjuti Pemerintah Sulut melalui SKPD.
Catatan Kritis ini disampaikan usai pembahasan yang alot dan penuh dinamika antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Jumat ,29 November 2024 diruang rapat Paripurna DPRD Sulut.
Cindy mengatakan, pembahasan APBD tahun anggaran 2025 antara TAPD dan DPRD secara intensif dan komprehensif telah merumuskan hal-hal yang kongkrit dan final menyangkut mekanisme APBD secara keseluruhan.
“Money follow program yang prioritas anggaran di dinas-dinas harus mengutamakan program yang bersentuhan langsung masyarakat,” kata Cindy.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut ini menambahkan, Rp 32 miliar harus sesuai dengan aturan, Direksi Bank SulutGo telah memastikan bahwa dikemudian hari Pemerintah Provinsi tetap menjadi PSPJ utama dan KUB akan berlanjut paling lama 6 tahun sejak 2024.
“Apa yang telah disepakati dalam rapat badan anggaran untuk diimplementasikan dalam SIPD,” ujar Cindy.
“Dengan adanya catatan-catatan dari pembahasan dan kajian-kajian tersebut dalam pendapat akhir itu, maka Fraksi Partai Golkar menyetujui dan menerima Ranperda APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” sambung Cindy.
(Deasy Holung)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
