SULUT, ManadoTEMPO – Legislator Partai Demokrat, Henry Walukow, SE memberikan pernyataan tajam terkait dengan hasil reses anggota DPRD Sulut. Saat Sosialisasi Pokir yang menghadirkan nara sumner dari Pihak Kemendagri juga Bappeda Sulut, Walukow menyoroti minimnya pokir yang diakomodir oleh Pemerintah Sulut melalui SKPD.
” Pokir ini disiapkan untuk menjawab aspirasi masyarakat, namun sayangnya dari evaluasi 5 tahun ini sangat sedikit pokir yang diakomodir, kami tidak tahu tersumbatnya dimana,” ujar Anggota Dewan Dapil Minut -Bitung ini.
Henry mengusulkan agar Pihak Depdagri melakukan evaluasi berapa besar hasil Reses yang diakomodir.
” Dengan minimnya realisasi pokir, maka tentunya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kami akan menurun. Kasian kami sebagai anggota Dewan karena masyarakat tidak mau tahu, yang mereka tahu adpirasi dijawab .
Selain itu Henry juga mendesak agar ada regulasi yang mengatur berapa presentasi pokir yang wajib diakomodir.
” Saya mengusulkan minimal.10% pokir yang diakomodir,” tandasnya.
(Deasy Holung)
.