SULUT,ManadoTempo – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut Priscilla Cindy Wurangian, MBA Saat Rapat Dengar Pendapat ( RDP) Komisi IV dan Biro Kesra mengingatkan agar Biro Kesra dalam melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 jangan sampai mengorbankan Program Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti bantuan Hibah Kelembagaan maupun untuk rumah rumah Ibadah.
” Yang perlu kami kami ingatkan disini jangan sampai nantinya Biro memotong anggaran untuk kepentingan Mayarakat,”tandasnya.
Dalam kesempatan ini Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Sulut ini juga meminta agar semua alokasi anggaran untuk rumah ibadah dapat disalurkan.
” Kalau dilihat dalam laporan masih ada yang tidak disalurkan. Kami berharap ada koordinasi dengan kami yang memiliki konstituen . Bisa saja penerima yakni rumah ibadah tidak tahu jika mereka mendapatkan bantuan, atau yang mengurus meninggal. Sememtara kami ada konstituen bisa membantu menyampaikan syarat dan tentunya kewajiban apa yang harus di penuhi manakalah bantuan telah diterima,” ungkapnya.
Wurangian juga sempat menyoroti Program Bansos yang sudah dihapus.
” Apakah program ini dihapus karena tidak ada anggaran atau seperti apa ? Sehingga kami bisa sampaikan pada masyarakat,’
jelasnya
Legislator Dapil Minut-Bitung ini juga mempertanyakan soal sinergitas antara Bidang yang ada si Biro Kesra dengan SKPD terkait.
” Saya melihat di Biro ini ada ada bidang bidang seperti Bidang Pemuda, Pariwisata . Bagaimana sinergitasnya, jangan sampai ada tumpang tindih dalam melaksanakn tugas,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Biro Kesra Fereydi Kaligis mengatakan, untuk bantuan-bantuan rumah ibadah dan kelembagaan tidak ada efisiensi.
” Untuk bantuan tidak ada pemotongan anggaran , efisiensi diarahkan untuk perjalanan dinas , dan untuk efisiensi lainnya masih menunggu petunjuk,” ungkapnya.
Terkait Bansos jelasnya sudah di tata di Biro Sosial sementara menyangkut Bidang yang ada di Kesra, pihaknya bersinergi dengan SKPD lain.
(Deasy Holung)
