SULUT, ManadoTEMPO –Anggota DPRD Sulut, yang merupakan utusan satu satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara (Sulut) , Hillary Julia Tuwo, SE selalu tampil kritis menyampailan berbagai aspirasi termasuk yang disuarakannya di Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Sulut tahun 2024 dihadapan Gubernur Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus, SE dan Wagub DR.Viktor Mailangkai, SH.MH, Senin, 24 Maret 2025.
Anggota Komisi I DPRD Sulut ini menginterupsi jalankan rapat paripurna dan dengan suara yang lantang menyampaikan hasil serap aspirasi yang diperolehnnua dari kaum disabilitas.
“ Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Ada pesan dari kelompok Disabilitas , terkait Perda 8 tahun 2021 yang pernah diketuk oleh DPRD Provinsi Sulut dengan Gubernur sebelumnya. Untuk implementasinya, mungkin belum berjalan,” jelas Hillary anggota DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung .
Lanjut kader PSI Sulut ini, bahwa teman-teman Disabilitas sangat berharap sesuai dengan isi dalam Perda tersebut, setidaknya ada 20% Pemerintah Daerah dan DPRD akan mempekerjakan kaum Disabilitas yang ada di Sulut.
“Dan mungkin 1 persen masuk di perusahaan swasta, apakah ke depan akan dibuat Pergub (Peraturan Gubernur) atau seperti apa, guna mengakomodir aspirasi dari teman-teman Disabilitas yang jumlahnya hanya 6 ribuan di Sulut. Mereka sangat berharap, ingin memaksimalkan keterlibatan mereka di dunia pekerjaan,” ucapnya.
Aspirasi yang disampaikan oleh Hillary Julia Tuwo, langsung direspon oleh Gubernur Yulius Selvanus .
“Makasih Ibu Hillary sudah mengingatkan terkait Disabilitas. Saya belum melihat, apalagi ini masih anggaran yang lama. Tapi saya punya uang, kemarin hasil efisiensi dikurang – kurang biaya perjalanan dan alat tulis kantor (ATK) kurang lebih ada 35 miliar, itu bisa kita pisah – pisahkan ke sana,” jelas Gubernur Yulius sembari bertanya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut, Clay Dondokambey, apakah itu bisa dipindahkan.
Secara bersamaan Clay menjawab. “Bisa Bapak.”
Gubernurpun memastikan jika Pemerintah Sulut akan menganggarkan untuk Kaum Disabilitas.
” Tidak peelu kwatir ibu, kita punya duit, bisa dianggarlan,” ucapnya.
Perjuangkan terhadap kaum disabilitas rupanya menjadi Komitmen bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), hal yang sama juga sempat dilakukan oleh Anggota Melky Pangemanan saat berada dilembaga DPRD Sulut.
Kehadiran perda ini selain untuk melindungi juga memberikan kesetaraan bagi kaum disabilitas termasuk menjadi PNS dan Pekerja swasta.
(Deasy Holung)
