SULUT, ManadoTEMPO – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Gubernur Sulut tahun 2024, mulai melakukan pembahasan bersama dengan mitra Kerja setelah sebelumnya menggelar rapat internal guna menetapkan jadwal waktu pembahasan dan penetapan, Kamis, 10 April 2025.
Pansus LKPJ di Pimpin oleh Ketua Hi.Amir Liputo, Wakil Ketua Inggried Sondakh dan Sekretaris, Nick Adicipta Lomban
Sebagaimana hasil rapat internal pansus LKPJ disepakati untuk pembahasan akan di laksanakan Mulai Jumat, 11 April 2025 dan dlnantinya ditetapkan pada 11 Mei 2025.
Jumat ,14 April 2025, Pansus LKPJ yang dipimpin Amir Liputo menggelar rapat bersama dengan mitra Komisi I dan Juga Mitra Komisi 2 yakni Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan, Penanaman Modal Daerah, Dinas Kehutanan.
Sebelum membahas Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Sulut, dr.Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD dan dihadiri Sekprof Steve Kepel.
Pembahasan dengan Mitra Komisi 2 dilanjutkan pada Senin, 14 April 2025 dengan menghadirkan, BSG, PT Membangun Sulut Hebat juga sejumlah dinas diantaranya Disperindag, BKAD, Bapenda, Biro Ekonomi dan Biro Umum yang dipimpin oleh Asisten I Denny Mangala mewakili Pemprov Sulut.
Dalam pembahasan dengan Mitra Kerja Komisi 2 Ini, Pansus LKPJ mempertanyakan capaian Kinerja dan juga kendala yang dihadapi sehingga target tidak tercapai termasuk juga temuan adanya perbedaan angka baik pada laporan yang disampaikan Gubernur maupun juga Laporan Pimpinan SKPD.
Dalam Rapat ini sejumlah Anggota Pansus Menyoroti masih tingginya angka stunting di daerah ini, dan meminta agar ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pangan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Paula Runtuwene.Jelasnya harus ada langkah strategis pemerintah dalam menyikapi angka stunting didaerah ini.
Dalam kesmpatan ini Kepala Dinas Pangan Frangky Tintingon menyatakan bahwa ada 8 langkah strategis yang dilakukan oleh dinas pangan, selain memberikan edukasi, juga bantuan pangan .
Sementara anggota Pansus LKPJ Angel Wenas Menyoroti minimnya bantuan yang diberikan kepada warga Bolmong bahkan mirisnya di Wilayah Kepulauan, termasuk juha tidak adanya bantuan ternak untuk Kabupatrn Talaud dan Siau.
” Saya minta agar bantuan bantuan ternak ini harus merata kepada semua kabupaten termasuk di wilayah Kepulauan,” ujar Angel.
Sedangkan Anggota Pansus Eldo Wongkar, SH, meminta agar ada peningkatakan kesejahteraan petani melalui pemberian pupuk, perbaikan infrastuktur dan irigasi serta bantuan alat alat pertanian.
” Dengan adanya bantuan dan perbaikan infrastuktur pertanian, maka bisa dipastikan NTP akan meningkat,” ujarnya.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Anggota Pansus Feramitha Mokodompit.
Jelasnya, ironi jika Bolmong sebagai daerah Lumbung padi, namun justru minim bantuan. “Saya mempertanyakan mekanisme mendapat bantuan seperti apa ? Apakah harus ada proposal ? Harunya kelompok kelompok tani dibantu,” tandas Feramitha.
Anggota Pansus, Cindy Wurangian mengingatkan agar Dinas Pertanian dan Peternakan memperhatikan bibit Babi jangan justru mendatangkan bibit dari Propinsi bali, yang dikwatirkan kwalitas kurang baik, tapi di beli daei luar Negeri.
Saat Rapat LKPJ bersama dengan Direktur Utama, Revino Pepah dan jajaran Srikandi Partai Gerindra, Dhea Ekaristy Lumrnta, SE ini meminta penjelasan terkait ini besaran kredit Produktif serta kredit bagi UMKM pelaku usaha dan dampaknya bagi masyarakat Sulut.
” Pak Dirut saya mencermati kredit yang disalurkan BSG mencapai 91,21 %. Berapa Kredit produktif yang diberikan ? berapa besar yang disalurkan untuk UMKM baik nilai kredit, Jenis usaha dan berapa UMKM dan sejauh mana kredit yang berdampak pada masyrakat,” ungkapnya, Senin, 14 April 2025.
Menanggapi hal ini Dirut Utama Revino Pepah tam menampik jika kredit produktif kecil.Jelasnya Kredit Produktif kecil karena BSG menyalurkan Kredir Konsumen yakni kredit konstruksi awal bagus selanjutnya turun pertengahan naik dan akhir tahun lunas, realisasinya baik, sehingga dampaknya ke kredit produktif.
” Untuk UMKM prosentasi KUR, Rp.650 Miliar KUR, ini yang diandalkan karena adanya subsidi pemerintah pusat dengan bunga 6 % . Tahun ini BSG akan menargetkan KUR Rp.140 Miliard ,” ujar Revino.
Angota Pansus LKPJ Gubernur yang juga Ketua Fraksi Gerindra Dewan Sulut menyoroti besarnya makan minum BSG yang mencapai 14 Miliard.
Dalam Pembahasan bersama dengan Jajaran Direksi, Senin 14 April 2025, Louis mempertanyakan kebenaran biaya makan minum yang dinilainnya fantastik.
“Saya minta penjelasan terkait makan minum BSG cabang Jakarta yang nilainya cukup besar. Sementara pak Presiden menginsturksikan efisieni. Bagaimana BSG bisa mecermati ini. Tata kelolah harus benar. Manfaatkan dana masyarakat secara tepat,” tandas Louis wakil ketua Komisi IV DPRD Sulut ini.
Menanggapi hal ini Direktur Utama BSG, Revino Menyatakan perlunya tata kelola yang lebih baik, jadi tata kelola itu yang harus diperbaiki. Misalnya dari Pemerintah Gorontalo, atau nasabah bertugas ke Jakarta. Itu akan dilayani oleh Cabang BSG di Jakarta. Pembebannnya diBSG jakarta sehingga terlihat besar,” jelasnya.
Setelah melakukan pembahasan bersama SKPD, maka pansus menggelar kunjungan kerja untuk memastikan kebenaran laporan mitra kerja.
Anggota Pansus Louis Carl Schramm juga saat rapat bersama dengan Pimpinan PT Membangun Sulut Hebat yang dihadiri langsung direktur, Jeffry Lungkang ,menyoroti kinerja pimpinan PT MSH yang dinilainya tidak mampu dalam mengelolah potensi yang ada, bahkan alokasi anggaran senilai 5 M terkesan tidak mampu dimaksimalkan untuk mendatangkan banyak investor dan melalukan kerjasama.
Adapun Anggota Pansus LKPJ yakni Dari Fraksi PDI Perjuangan , Pier Makisanti Herry Porung, Eugeni Mantiri, Feramitha Mokodompit, Eldo Wongkar , Fraksi Golkar, Cindy Wurangian, Ruslan Abdul Gani , Dari Fraksi Demokrat, Henry Walukow dan Angel Wenas, Fraksi Nasdem, Paula Runtuwene, dari Fraksi Gerindra, Louis Schramm dan Dhea Lumenta.
(Advetorial )
