SULUT, ManadoTEMPO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin, 2 Juni 2025 diruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, dr.Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD dan dihadiri tiga wakil ketua, dr.Michaela Paruntu, MARS, Royke Anter, SE.ME dan Stella Marlina Runtuwene, AMd.Sek.
Juga hadir Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono , Gubernur Sulut, Mayjen TNI Purn Yulius Selvanus, Wagub, Dr.Viktor Mailangkai, SH.MH ,Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo, Unsur Forkopimda, PLT Sekprof dan jajaran , serta PLT. Sekwan dan pejabat struktural
Dalam Paripurna ini, Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono, menyerahkan LHP BPKkepada Ketua DPRD Sulawesi Utara dr. Fransiscus Silangen, Sp.B-KBD dan GubernurSulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, S.E
BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024. Opini WTP ini merupakan kali ke-11 berturut-turut yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Wakil Ketua BPKRI menyampaikan bahwa capaian ini merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
Pada kesempatan ini, BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024. IHPD memuat informasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Selama Tahun 2024.
BPK mengingatkan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima
Gubernur Sulut, Mayjen TNI Purn Yulius Selvanus, SE, berharap Semoga dengan kerja sama dan komitmen yang terus kita jaga bersama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang telah melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” ungkapnya
Tambahnya, Capaian opini WTP ini menjadi semangat dan motivasi bagi Pemprov Sulut, untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
“Selanjutnya, Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Jajaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang telah bekerja secara baik dan optimal pada tahun 2024, serta telah menunjang dan berkolaborasi bersama BPK, sehingga kegiatan audit yang dilakukan dapat berjalan lancar hingga selesai, sekaligus memberikan gambaran real terhadap penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Ketua DPRD Sulut, dr.Fransiscus Ando Silangen menyatakab Prestasi ini tentunya merupakan hasil Komitmen yang kuat san kerja keras yang konsisitem dal mewujuan tata kelolah pemerintahan yang baik, yang lada akhirnya bertujuan untuk.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
” Marilah kita terus bekerja dengan hati nurani, profesional dan penuh ucapan syukur,” ucapnya.
(ADV)
