SULUT, ManadoTEMPO- Badan anggaran DPRD Sulut ( Banggar ) bersama Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD ) mulai melakukan pembahasan KUA/PPAS APBD Perubahan Sulut tahun 2024. Dalam rapat ini, Anggota banggat dari Fraksi Demokrat , Henry Walukow, SE secara tajam memintakan penjelasan TAPD atas serapan dan realisasi anggaran.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr.Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD ini dan Sekprof Tahlis Galang, Walukow menyatakan serapan anggaram setiap.SKPD ini penting untuk diketahui karena dapat mengukir kebutuhan dan kemampuan SKPD dalam pengelolaan keuangan .
” Penggelolaan anggaran induk ini adalah fondasi utama sebelum berbicara perubahan. Kalau APBD induk saja tidak dapat dikelolah baik, bagaimana berbicara perubahan Pak Ketua ? Saya minta ini dijelaskan,” tegasnya.
Menanggapi Pertanyaan ini Kepala BKAD Sulut, Clay Dondokambey menjelaskan bahwa hingga 18 Juli 2025, dari pagu pendapatan sebesar Rp.3,7 triliun, baru terealisasi Rp1,49 triliun atau sekitar 40%. Sedangkan untuk belanja daerah, dari total pagu Rp3,58 triliun, baru terealisasi Rp1,2 triliun atau sekitar 34%.
Clay juga menyampaikan 5 SKPD yang serapan anggaran diatas 50% yakni
Dispora: 62%, Dinas Perhubungan: 54%, Dinas Kehutanan: 53%, Badan Penghubung: 52%, dan Badan Perbatasan: 51%.
Sementara SKPD yang serapan anggatannya dibawah 50% yakni, Dinas Perkimtan: 8%, BKAD: 22%, Kesbangpol: 24%, PUPRD: 28% dan Dinas Tenaga Kerja: 31% dan Dinas Pangan: 32%, Dikda: 33%, Disperindag: 35%, Dinas Kominfo & Dinas Sosial: masing-masing 36%, Dinas Kesehatan: 37%, Dinas Kebudayaan: 39%, BPBD & BKD: masing-masing 40% dan Bapenda: 42%
Mencermati hal ini Henry Walukow,SE Sekretaris Fraksi Demokrat ini meminta agar dilakukan Evaluasi.
Rapat Ini diskor dan akan dilanjutkan kembali karena Banggar mrminta agar SKPD yang serapan anggarannya rendah untuk dihadirkan, guna meminta penjelasan.
(Deasy Holung)
